Indonesia Gembira dengan Resolusi Gencatan Senjata PBB

DEWAN Keamanan (DK) PBB untuk pertama kalinya, Senin, menuntut gencatan senjata segera di Gaza setelah Amerika Serikat abstain. Indonesia mendesak resolusi ini dapat diimplementasikan.

"Indonesia menyambut baik adopsi Resolusi DK PBB 2728 (2024) yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza," ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri, Selasa (26/3).

Selain itu, kementerian yang dipimpin Retno Marsudi ini juga menyerukan agar resolusi yang mengikat secara hukum ini segera diimplementasikan seluruh pihak. Diketahui setelah lebih dari lima bulan berperang, DK PBB untuk pertama kalinya pada Senin (25/3), menuntut gencatan senjata segera di Gaza setelah Amerika Serikat, sekutu Israel yang memveto rancangan sebelumnya, abstain.

Baca juga : Dunia Gembira, DK PBB Lahirkan Gencatan Senjata untuk Gaza

Mendapat tepuk tangan di DK yang biasanya tenang, ke-14 anggota lainnya memilih mendukung resolusi yang menuntut gencatan senjata segera untuk bulan suci Ramadhan yang sedang berlangsung.

Resolusi tersebut menyerukan agar gencatan senjata mengarah pada gencatan senjata yang langgeng dan berkelanjutan. Resolusi ini juga menuntut Hamas membebaskan sandera yang disandera.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menuntut agar resolusi tersebut dilaksanakan. Sementara Utusan Palestina Riyad Mansour menahan tangisnya ketika ia mengatakan bahwa resolusi tersebut harus menjadi titik balik dalam mengakhiri invasi Israel di Gaza.

Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah

“Permintaan maaf kepada mereka yang telah gagal di dunia, kepada mereka yang seharusnya bisa diselamatkan namun tidak diselamatkan,” katanya.

AS telah berulang kali memblokir resolusi Dewan Keamanan yang memberikan tekanan pada Israel namun semakin menunjukkan rasa frustrasi terhadap sekutunya sebagai sekutu Israel. PBB memperingatkan akan terjadinya kelaparan di Gaza.

Beberapa saat setelah AS menolak memveto resolusi terbaru tersebut, Netanyahu mengumumkan tidak akan mengikuti permintaan Presiden Joe Biden. Diketahui Biden meminta Netanyahu untuk mengirimkan delegasi ke Washington guna membahas rencana meratakan Rafah.

Baca juga : DK PBB Gagal Hentikan Genosida di Gaza

"Resolusi tersebut memberi Hamas harapan tekanan internasional akan memungkinkan mereka menerima gencatan senjata tanpa pembebasan korban penculikan kami,” kata Netanyahu.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant yang sudah berada di Washington mengatakan negaranya tidak akan mengakhiri perang sampai para sandera dibebaskan. "Kami tidak mempunyai hak moral untuk menghentikan perang sementara masih ada sandera yang ditahan di Gaza,” katanya.

Hamas menyambut baik resolusi tersebut dan mengatakan mereka akan melakukan pembicaraan mengenai pertukaran tahanan yang ditengahi oleh Qatar, setelah berulang kali tertunda dalam mencapai kesepakatan.

Baca juga : Ini Respon Negara-Negara akan Resolusi Gencatan Senjata PBB

Di Gedung Putih, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan pihak AS kebingungan dan kecewa karena kunjungan delegasi Israel dibatalkan. Menurut Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller tanpa kunjungan tersebut, AS akan terus berkomunikasi dengan Israel.

"Intinya bahwa serangan terhadap Rafah adalah sebuah kesalahan," katanya.

Dia juga mengatakan resolusi tersebut tidak mengikat, sebuah poin yang diperdebatkan di PBB. Resolusi tersebut tidak akan membahayakan perundingan yang telah mencapai kemajuan di Qatar.

Sementara Rusia menuduh AS enggan membiarkan Gaza mendapatkan kedamaian. Meskipun tidak memveto resolusi itu, Washington menolak frasa 'gencatan senjata yang bersifat permanen'. Wakil Rusia di PBB Vasily Nebenzia menuduh AS dengan penolakan itu memberikan kebebasan kepada Israel untuk terus menghancurkan Gaza. (AFP/Z-3)