Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM kurun waktu 9 tahun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI berhasil selesaikan lebih dari 200 ribu kasus WNI. Capaian ini menunjukkan bahwa pelindungan WNI terus menjadi salah satu prioritas utama politik luar negeri Indonesia sejak 2014 sampai 2023.
Selain penyelesaian kasus, dalam 9 tahun terakhir, ada 360 WNI yang berhasil diselamatkan dari hukuman mati dan lebih dari 18 ribu WNI berhasil direpatriasi dari berbagai situasi darurat di zona konflik dan bencana alam.
Sementara, terdapat 56 WNI yang berhasil dibebaskan dari penyanderaan, serta lebih dari Rp 1 triliun hak finansial WNI berhasil dikembalikan.
Baca juga : Ini 6 Perjanjian Batas Wilayah RI yang Dituntaskan Kemenlu Selama 9 Tahun Terakhir
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang diselenggarakan di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung, Jawa Barat, Senin (8/1).
"Diplomasi pelindungan yang dijalankan Kemlu juga berhasil memfasilitasi vaksinasi Covid-19 bagi lebih dari 88 ribu WNI di luar negeri," ujar Menlu Retno.
Selain itu, Menlu RI menyampaikan bahwa diplomasi pelindungan WNI terus dijalankan di seluruh tingkatan hubungan luar negeri, mulai dari tingkat bilateral, kawasan, hingga global. Di tingkat bilateral, Indonesia terus perkuat pelindungan WNI dengan penandatanganan MoU sistem penempatan one channel dengan negara tujuan PMI seperti Malaysia dan Arab Saudi.
Baca juga : 4 WNI Berhasil Dievakuasi dari Gaza
Sementara di tingkat kawasan, Indonesia menginisiasi pembentukan kerja sama ASEAN untuk penanganan kejahatan online scam.
Di tingkat global, Indonesia terus berkontribusi aktif dalam pembentukan instrumen internasional pertama yang mengatur isu migrasi secara komprehensif, yaitu Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. Indonesia juga menjadi salah satu co-sponsor penyusunan Guidelines IMO-ILO terkait isu penanganan kasus penelantaran pelaut. (Z-4)
Sejumlah mantan menteri luar negeri menegaskan, keikutsertaan Indonesia tidak lepas dari komitmen lama bangsa ini dalam membela Palestina dan mendorong penyelesaian damai yang adil.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para menteri dan wakil menteri luar negeri pemerintahan terdahulu ke Istana Negara, diduga perihal Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
MENTERI Luar Negeri (Menlu), Sugiono menjelaskan soal iuran 1 miliar dolar AS atau setara Rp16,82 triliun untuk keanggotaan Dewan Keamanan bukan membership fee
Menlu Sugiono menegaskan menjaga kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap langkah kebijakan luar negeri Indonesia.
Menlu Sugiono menegaskan Indonesia akan terus mendorong terciptanya perdamaian serta stabilitas internasional melalui jalur diplomasi dan penguatan kerja sama global.
Sugiono juga menyoroti melemahnya efektivitas tata kelola global dalam merespons krisis yang berkembang semakin cepat dan kompleks.
Dia memuji satu demi satu para Wamenlu sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Seperti dalam tanggung jawab dalam kerja sama dengan negara-negara Islam.
UTUSAN Khusus PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi, menerima penghargaan sebagai Champion untuk isu investasi air dari Pemerintah Afrika Selatan.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional atas peran Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB pertama untuk isu air
Retno Marsudi menuturkan, nilai-nilai patriotisme dan penerapan Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Meski memiliki latar belakang bukan dari diplomat, Sugiono berjanji akan meneruskan perjuangandan prestasi-prestasi yang telah diraih pendahulunya, Retno Marsudi.
Menlu Sugiono akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 BRICS di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved