Menteri Kehakiman Prancis Dituduh Jadi Mafia Peradilan

MENTERI Kehakiman Prancis Eric Dupond-Moretti dituduh menyalahgunakan jabatan dan kantornya untuk menyelesaikan masalah pribadi. Kasus pejabat teras pertama yang sedang bergulir di pengadilan Prancis ini menimbulkan kekhawatiran mengenai checks and balances dalam demokrasi negeri tersebut.

Ditambah lagi Moretti enggan mengundurkan diri, atau setidaknya mundur dari perannya mengawasi sistem peradilan Prancis selama persidangan kasusnya ini. Moretti yang pernah menjadi pengacara kawakan, dituduh menyalahgunakan posisinya sebagai menteri kehakiman untuk memerintahkan penyelidikan yang menargetkan hakim yang menyelidiki dia, teman-temannya, atau mantan kliennya.

Dia menyangkal melakukan kesalahan. Dia terancam hukuman lima tahun penjara dan denda setengah juta euro jika terbukti bersalah atas tuduhan konflik kepentingan tersebut.

Baca juga: Surat Cinta Prancis yang Disita Akhirnya Terbuka Setelah 265 Tahun

Kasus ini menandai pertama kalinya di Prancis modern yang mengungkap kasus terhadap seorang menteri aktif. Selama ini aturan tidak tertulis masih menganggap menteri telah mengundurkan diri jika tersangkut kasus hukum.

Moretti ditunjuk sebagai menteri kehakiman oleh Presiden Emmanuel Macron pada 2020 dan mengatakan dia akan tetap menjabat sampai persidangan, yang akan berakhir pada 17 November. Perdana Menteri Elisabeth Borne menegaskan kembali dukungannya untuk Moretti sebelum sidang perdana pada Senin, (6/11).

Baca juga: Kunjungi Kantor OECD, Kemenko Perekonomian Bahas Langkah Aksesi Indonesia

Dia diadili di pengadilan khusus atas dugaan kesalahan yang dilakukan pejabat pemerintah, Pengadilan Kehakiman Republik. Dia akan menghadapi tiga hakim profesional didampingi 12 anggota parlemen, enam dari majelis rendah dan enam dari Senat, yang akan mengeluarkan keputusan. Diperlukan mayoritas atau delapan suara untuk memutuskan kesalahan atau vonis bersalah.

“Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya, Seorang menteri kehakiman yang menjabat diadili oleh Pengadilan Kehakiman Republik atas pelanggaran yang dilakukan saat dia menjalankan tugasnya,” kata serikat hakim dalam sebuah pernyataan menjelang persidangan.

Organisasi hakim menganggap situasi ini merusak kredibilitas menteri kehakiman, dan melemahkan seluruh sistem peradilan Prancis. Moretti dianggap sebagai salah satu pengacara kriminal terkemuka di Prancis, dan dijuluki pembebas karena rekor 145 pembebasan kliennya.

Selama 10 tahun terakhir, ia semakin terlibat dalam kasus-kasus politik, dan hubungannya dengan hakim tertentu memburuk. Segera setelah dia diangkat menjadi menteri, dia membuka penyelidikan administratif terhadap hakim yang bertanggung jawab atas proses yang secara langsung berkaitan dengannya, tiga hakim dari kantor kejaksaan keuangan nasional dan seorang mantan hakim investigasi di Monaco.

Investigasi tidak menemukan kesalahan yang dilakukan keempat hakim tersebut. Serikat hakim mengajukan tuntutan hukum terhadap Moretti, dengan mengatakan bahwa penyelidikan tersebut tidak berdasar dan merupakan upaya untuk menggunakan perannya sebagai menteri untuk menyelesaikan masalah pribadi.

Moretti selalu menyatakan ingin menghindari konflik kepentingan. Pada pengangkatannya, ia menandatangani dokumen yang menyatakan akan membela integritas dan moralitas seperti menteri lainnya.

Saat diwawancarai di radio publik bulan lalu, Moretti mengatakan jabatannya tidak akan ditinggalkan selama persidangan. “Kementerian akan terus berfungsi, itu yang menjadi perhatian saya satu-satunya,'' katanya.

Moretti dipandang sebagai salah satu anggota pemerintahan Macron yang berhaluan kiri, namun kritikus dari kiri dan kanan mempertanyakannya karena tidak mundur selama persidangan.

Beberapa politisi juga berpendapat menteri yang menjabat harus diadili di pengadilan tradisional, yang juga bisa diikuti oleh warga sipil, dan bukan di pengadilan khusus yang memiliki peraturan khusus tersendiri. (France24/Z-3)