Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI dan Polri telah menyiapkan strategi pengamanan yang ketat untuk memastikan kelancaran dan keamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 5-7 September 2023.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I TNI, Laksamana Madya Erwin S. Aldedharma mengatakan telah menyiapkan standar keamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo sebelumnya yang tinggal diimplementasikan pada KTT ke-43 ASEAN tahun ini.
Namun, karena KTT kali ini diselenggarakan di Jakarta, maka terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi, seperti kompleksitas situasi global dan regional, serta banyaknya negara yang hadir.
Baca juga : Jelang KTT ASEAN, TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Jaringan Berkapasitas Maksimal hingga 100 Gbps
"Kita harus memahami situasi masing-masing negara, tuntutan dan harapan mereka selama di Jakarta," katanya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9): Road to ASEAN Summit 2023 yang mengangkat tema ‘Pengamanan KTT Ke-43 ASEAN’, Jumat (1/9).
Erwin mengatakan, kompleksitas KTT kali ini tidak hanya berasal dari situasi global dan regional. Menurutnya juga dari berbagai aspek lainnya seperti lokasi kegiatan, populasi, dan sarana transportasi karena posisi Jakarta sebagai Ibu Kota.
Baca juga : Presiden Pastikan KTT ASEAN Siap Digelar
"Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki kompleksitas yang berbeda dengan Labuan Bajo, tempat KTT sebelumnya diselenggarakan. Jakarta memiliki populasi yang lebih besar dan beragam, serta sarana transportasi yang lebih banyak," ujarnya.
Selain itu, KTT ASEAN kali ini juga akan dihadiri oleh berbagai organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang kemungkinan memiliki nilai pandang berbeda terhadap kegiatan ini.
"Kita harus meyakinkan dunia, termasuk para tamu, bahwa situasi di Jakarta dan Indonesia aman dan kondusif," kata Erwin.
Maka dari itu, dalam mempersiapkan pengamanan KTT ASEAN, TNI bersama Polri telah berkoordinasi sejak awal dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Melalui jalur Kemenlu, TNI dan Polri mendapatkan informasi tentang situasi masing-masing negara peserta KTT ASEAN, termasuk keinginan dan harapan mereka.
"Informasi ini sangat penting untuk kita antisipasi dalam melakukan pengamanan," ujar Erwin.
Meski demikian, terkait peserta, Erwin menyebut tidak ada pengamanan khusus kepada delegasi atau perwakilan Amerika Serikat dan Tiongkok yang dipastikan hadir memenuhi undangan. Hal ini dikarenakan kedua negara itu punya standar keamanan yang tinggi, sehingga sudah memiliki prosedur pengamanan sendiri.
"Apa yang mereka berikan saat kepala negara kita berkunjung, tentunya juga akan kita berikan. Yang terpenting bagaimana kita bisa menghadirkan keamanan dan kebutuhan mereka tanpa ada negara sahabat lain yang cemburu," kata Erwin.
Dia pun mengakui, salah satu tantangan pengamanan KTT ke-43 ASEAN adalah jadwal kedatangan delegasi yang beragam. Ada delegasi yang datang lebih awal, ada yang datang di hari H, dan ada juga yang datang terlambat.
"Informasi yang kami terima, ada yang datang dari tanggal 4-6 September. Tapi ada yang hanya datang sehari, setelah acara langsung pulang sorenya," ucapnya.
Kedatangan delegasi yang beragam ini tentu saja membutuhkan koordinasi yang ketat dari TNI dan Polri. Pasukan harus siap untuk mengamankan kedatangan delegasi kapan saja.
Terkait titik pengamanan, Erwin menyebut pengamanan KTT ke-43 ASEAN difokuskan pada sejumlah lokasi penting. Salah satunya Jakarta Convention Center (JCC) yang akan menjadi tempat berbagai kegiatan utama KTT, seperti pertemuan para pemimpin ASEAN, sidang pleno, dan pertemuan bilateral.
Selain JCC, TNI dan Polri juga akan melakukan pengamanan di hotel tempat delegasi menginap serta beberapa tempat yang akan dikunjungi delegasi, seperti TMII dan Monas.
Kemudian, lanjut Erwin, TNI juga menyiapkan penggunaan alutsista milik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang mencakup berbagai jenis senjata, kendaraan tempur, hingga peralatan elektronik. Alutsista itu akan digunakan untuk mencegah dan menangkal berbagai ancaman, termasuk ancaman terorisme, serangan siber, dan serangan fisik.
"Alutsista di TNI, sudah disiapkan. Bahkan untuk keadaan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dan evakuasi juga," tegasnya.
Rencana Operasi Terpusat
Sementara itu, sejalan dengan TNI, Polri juga telah menyiapkan rencana operasi terpusat untuk pengamanan KTT ke-43 ASEAN ini.
Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca, dalam forum yang sama mengatakan, rencana operasi tersebut telah disusun berdasarkan pengalaman pengamanan KTT G20 di Bali dan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.
Salah satu rencana operasi ini dilakukan dengan mengerahkan 8 Satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Rolakir, Satgas Humas, Satgas Banops, Satgas Gakkum, dan Satgas Anti Teror.
"Standar pengamanan kegiatan seperti KTT ini sudah baku. Kami siapkan rencana operasi terpusat untuk Polri, dipimpin oleh Kabaharkam, dan dibantu delapan Satgas,” ujarnya.
Tentunya, rencana operasi terpusat tersebut telah disusun dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, serta Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Verdianto menjelaskan, rencana operasi tersebut akan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca-pelaksanaan.
Pada tahap persiapan, Polri akan melakukan berbagai kegiatan, mulai dari koordinasi dengan TNI dan instansi terkait lainnya, pemetaan ancaman, pengadaan peralatan dan perlengkapan, hingga pelatihan personel.
Pada tahap pelaksanaan, Polri akan mengerahkan kekuatan penuh untuk mengamankan KTT ke-43 ASEAN. Personel Polri yang terlibat dalam pengamanan tersebut berjumlah 6.182 orang, yang akan ditempatkan di berbagai titik strategis di Jakarta dan dua daerah penyangga.
"Personil yang kita libatkan dalam operasi Tribrata Jaya, 6.182 personil. Di seluruh DKI dan 2 daerah penyangga, di Jabar dan Banten," kata Verdiant.
Sama seperti TNI, Polri juga akan menggunakan berbagai alutsista untuk mendukung pengamanan KTT ke-43 ASEAN, mulai dari alutsista ringan hingga berat. (RO/Z-5)
Kehadiran personel TNI dan dukungan pemerintah provinsi memberikan suntikan semangat baru bagi petani serta pemerintah daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal.
TNI dan Pemprov Riau menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah bagi siswa-siswi sekolah dasar di Aceh Utara.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Satgas TNI Komando Operasi (Koops) Habema berhasil menuntaskan operasi penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia yang terisolasi selama tiga hari di Pos Tower 270, Distrik Tembagapura
Peserta juga mendapatkan pendalaman materi teknis sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved