Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI dan Polri telah menyiapkan strategi pengamanan yang ketat untuk memastikan kelancaran dan keamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 5-7 September 2023.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I TNI, Laksamana Madya Erwin S. Aldedharma mengatakan telah menyiapkan standar keamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo sebelumnya yang tinggal diimplementasikan pada KTT ke-43 ASEAN tahun ini.
Namun, karena KTT kali ini diselenggarakan di Jakarta, maka terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi, seperti kompleksitas situasi global dan regional, serta banyaknya negara yang hadir.
Baca juga : Jelang KTT ASEAN, TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Jaringan Berkapasitas Maksimal hingga 100 Gbps
"Kita harus memahami situasi masing-masing negara, tuntutan dan harapan mereka selama di Jakarta," katanya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9): Road to ASEAN Summit 2023 yang mengangkat tema ‘Pengamanan KTT Ke-43 ASEAN’, Jumat (1/9).
Erwin mengatakan, kompleksitas KTT kali ini tidak hanya berasal dari situasi global dan regional. Menurutnya juga dari berbagai aspek lainnya seperti lokasi kegiatan, populasi, dan sarana transportasi karena posisi Jakarta sebagai Ibu Kota.
Baca juga : Presiden Pastikan KTT ASEAN Siap Digelar
"Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki kompleksitas yang berbeda dengan Labuan Bajo, tempat KTT sebelumnya diselenggarakan. Jakarta memiliki populasi yang lebih besar dan beragam, serta sarana transportasi yang lebih banyak," ujarnya.
Selain itu, KTT ASEAN kali ini juga akan dihadiri oleh berbagai organisasi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang kemungkinan memiliki nilai pandang berbeda terhadap kegiatan ini.
"Kita harus meyakinkan dunia, termasuk para tamu, bahwa situasi di Jakarta dan Indonesia aman dan kondusif," kata Erwin.
Maka dari itu, dalam mempersiapkan pengamanan KTT ASEAN, TNI bersama Polri telah berkoordinasi sejak awal dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Melalui jalur Kemenlu, TNI dan Polri mendapatkan informasi tentang situasi masing-masing negara peserta KTT ASEAN, termasuk keinginan dan harapan mereka.
"Informasi ini sangat penting untuk kita antisipasi dalam melakukan pengamanan," ujar Erwin.
Meski demikian, terkait peserta, Erwin menyebut tidak ada pengamanan khusus kepada delegasi atau perwakilan Amerika Serikat dan Tiongkok yang dipastikan hadir memenuhi undangan. Hal ini dikarenakan kedua negara itu punya standar keamanan yang tinggi, sehingga sudah memiliki prosedur pengamanan sendiri.
"Apa yang mereka berikan saat kepala negara kita berkunjung, tentunya juga akan kita berikan. Yang terpenting bagaimana kita bisa menghadirkan keamanan dan kebutuhan mereka tanpa ada negara sahabat lain yang cemburu," kata Erwin.
Dia pun mengakui, salah satu tantangan pengamanan KTT ke-43 ASEAN adalah jadwal kedatangan delegasi yang beragam. Ada delegasi yang datang lebih awal, ada yang datang di hari H, dan ada juga yang datang terlambat.
"Informasi yang kami terima, ada yang datang dari tanggal 4-6 September. Tapi ada yang hanya datang sehari, setelah acara langsung pulang sorenya," ucapnya.
Kedatangan delegasi yang beragam ini tentu saja membutuhkan koordinasi yang ketat dari TNI dan Polri. Pasukan harus siap untuk mengamankan kedatangan delegasi kapan saja.
Terkait titik pengamanan, Erwin menyebut pengamanan KTT ke-43 ASEAN difokuskan pada sejumlah lokasi penting. Salah satunya Jakarta Convention Center (JCC) yang akan menjadi tempat berbagai kegiatan utama KTT, seperti pertemuan para pemimpin ASEAN, sidang pleno, dan pertemuan bilateral.
Selain JCC, TNI dan Polri juga akan melakukan pengamanan di hotel tempat delegasi menginap serta beberapa tempat yang akan dikunjungi delegasi, seperti TMII dan Monas.
Kemudian, lanjut Erwin, TNI juga menyiapkan penggunaan alutsista milik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU yang mencakup berbagai jenis senjata, kendaraan tempur, hingga peralatan elektronik. Alutsista itu akan digunakan untuk mencegah dan menangkal berbagai ancaman, termasuk ancaman terorisme, serangan siber, dan serangan fisik.
"Alutsista di TNI, sudah disiapkan. Bahkan untuk keadaan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dan evakuasi juga," tegasnya.
Rencana Operasi Terpusat
Sementara itu, sejalan dengan TNI, Polri juga telah menyiapkan rencana operasi terpusat untuk pengamanan KTT ke-43 ASEAN ini.
Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca, dalam forum yang sama mengatakan, rencana operasi tersebut telah disusun berdasarkan pengalaman pengamanan KTT G20 di Bali dan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.
Salah satu rencana operasi ini dilakukan dengan mengerahkan 8 Satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Rolakir, Satgas Humas, Satgas Banops, Satgas Gakkum, dan Satgas Anti Teror.
"Standar pengamanan kegiatan seperti KTT ini sudah baku. Kami siapkan rencana operasi terpusat untuk Polri, dipimpin oleh Kabaharkam, dan dibantu delapan Satgas,” ujarnya.
Tentunya, rencana operasi terpusat tersebut telah disusun dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, serta Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Verdianto menjelaskan, rencana operasi tersebut akan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pasca-pelaksanaan.
Pada tahap persiapan, Polri akan melakukan berbagai kegiatan, mulai dari koordinasi dengan TNI dan instansi terkait lainnya, pemetaan ancaman, pengadaan peralatan dan perlengkapan, hingga pelatihan personel.
Pada tahap pelaksanaan, Polri akan mengerahkan kekuatan penuh untuk mengamankan KTT ke-43 ASEAN. Personel Polri yang terlibat dalam pengamanan tersebut berjumlah 6.182 orang, yang akan ditempatkan di berbagai titik strategis di Jakarta dan dua daerah penyangga.
"Personil yang kita libatkan dalam operasi Tribrata Jaya, 6.182 personil. Di seluruh DKI dan 2 daerah penyangga, di Jabar dan Banten," kata Verdiant.
Sama seperti TNI, Polri juga akan menggunakan berbagai alutsista untuk mendukung pengamanan KTT ke-43 ASEAN, mulai dari alutsista ringan hingga berat. (RO/Z-5)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Pemko Padang bersama TNI membangun tiga jembatan pascabencana, termasuk jembatan gantung di Sungai Batang Guo dan dua jembatan armco di Kelurahan Lambung Bukit.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved