Langgar Kode Etik Anggota Parlemen, PM Inggris Dikecam

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak seharusnya mengumumkan kepemilikan saham sang istri di sebuah perusahaan yang mendapat keuntungan dari kebijakan baru pemerintah Inggris tahun ini. Sunak telah berjanji memimpin Inggris secara integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas di setiap tingkatan.

Namun dalam setahun menjabat, dia telah ditilang karena tidak mengenakan sabuk pengaman, dan melanggar aturan penguncian covid-19 ketika dia menjadi menteri keuangan PM Boris Johnson.

Komisioner Standar House of Commons Daniel Greenberg memulai penyelidikan pada April lalu setelah menerima keluhan tentang komentar Sunak kepada komite anggota parlemen senior pada bulan sebelumnya.

Baca juga : Setelah 15 Tahun di Pengasingan, Thaksin: Saya Ingin Kembali Tinggal di Thailand

Sunak tidak menyebutkan kepada mereka dan dalam sebuah surat tindak lanjut bahwa istrinya, Akshata Murty, memiliki saham di sebuah perusahaan pengasuhan anak yang akan menerima dana tambahan dari negara.

Baca juga : Imran Khan Tetep Semangat di Dalam Penjara

Ia mengatakan kepada Greenberg bahwa ia telah diberitahu bahwa kepemilikan saham Murty tidak memenuhi uji relevansi untuk dipublikasikan dalam Daftar Kepentingan Menteri.

Namun sang komisaris tidak setuju, menurutnya hal tersebut merupakan kepentingan yang relevan yang seharusnya diumumkan dan ia memiliki kewajiban untuk memperbaiki catatan tersebut.

"Kelalaian tersebut mungkin muncul karena kebingungan tentang apa yang diperlukan dan tidak disengaja,” ujarnya.

Juru bicara perdana menteri mengatakan bahwa masalah ini telah diselesaikan.

"Perdana menteri menganggap serius tanggung jawabnya untuk mendaftarkan dan menyatakan semua kepentingan yang relevan," tambahnya.

Selama masa jabatannya di Departemen Keuangan, Sunak dikritik setelah terungkap bahwa Murty, yang ayahnya turut mendirikan perusahaan IT raksasa India, Infosys, memiliki status "non-dom”dan memiliki kekayaan sekitar 700 juta dolar (setara Rp10,4 triliun).

Ini berarti ia tidak melaporkan pendapatan dari dividennya di perusahaan tersebut untuk keperluan pajak Inggris. Murty kemudian mengatakan bahwa ia akan memasukkannya setelah terjadi kehebohan.

Para pengkritik, termasuk partai oposisi utama Partai Buruh, mengatakan bahwa Sunak, mantan bankir investasi yang kaya raya, tidak berhubungan dengan para pemilih biasa yang sedang berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup. (AFP/Z-8)