Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan investasi besar-besaran terhadap bidang energi bersih di negara-negara berkembang. Apalagi hanya ada sedikit harapan untuk menanggulangi secara efektif ancaman perubahan iklim pada tahun 2030.
Badan perdagangan dan pembangunan PBB, UNCTAD melaporkan negara-negara berkembang membutuhkan investasi energi terbarukan sekitar US$1,7 triliun per tahun. Namun hanya menarik investasi asing langsung dalam energi bersih senilai US$544 miliar di tahun 2022.
"Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan energi dunia dan melindungi planet kita serta masa depan kita tanpa investasi besar-besaran dari sektor swasta di bidang energi terbarukan di negara-negara berkembang," ujar Kepala PBB Antonio Guterres.
Baca juga : Menteri LHK dan Presiden IUCN Bahas Kerja Sama Pelestarian Keanekaragaman Hayati
"Kita setidaknya terlambat satu dekade dalam upaya kita memerangi pemanasan global. Oleh karena itu, investasi dalam energi terbarukan di negara-negara berkembang sangat penting dan seringkali merupakan cara yang paling ekonomis untuk menjembatani kesenjangan energi,” ujarnya.
"Namun, meskipun transisi menuju energi terbarukan merupakan prioritas global, investasi dalam infrastruktur dan efisiensi energi masih jauh dari yang dibutuhkan,” tambahnya.
Investasi internasional dalam energi terbarukan meningkat hampir tiga kali lipat sejak kesepakatan iklim Paris dicapai pada tahun 2015, UNCTAD mencatat dalam Laporan Investasi Dunia tahunannya. Namun, sebagian besar pertumbuhan tersebut terjadi di negara-negara maju.
Baca juga : Kritik pada Kesepakatan Rancangan Iklim COP28 yang Kurang Komitmen Penghentian Bahan Bakar Fosil
Sejak tahun 2015, 31 negara berkembang, termasuk 11 negara kurang berkembang, belum mendaftarkan satu pun proyek investasi internasional berukuran besar di bidang energi terbarukan atau sektor transisi energi lainnya.
"Skala tantangannya sangat besar," ujar kepala UNCTAD Rebeca Grynspan.
"Peningkatan yang signifikan dalam investasi dalam sistem energi berkelanjutan di negara-negara berkembang sangat penting bagi dunia untuk mencapai tujuan iklim pada tahun 2030,” pungkasnya. (CNA/Fer/Z-7)
Kaum muda cenderung lebih mudah menerima teknologi baru, terutama yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
Dengan kapasitas mulai dari 1,1 kWp hingga 2,75 kWp per rumah dan total kapasitas mencapai sekitar 1,3 MWp, sistem itu bekerja secara on-grid.
Seperti diutarakan delegasi Italia dalam forum G20 bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim, yang menilai kepemimpinan Indonesia membawa optimisme di tengah komunitas global.
Antonio Guterres mengatakan umat manusia memiliki pilihan: bekerja sama atau binasa. Ini adalah pakta solidaritas iklim atau pakta bunuh diri kolektif.
PERSELISIHAN antara Prancis dan Jerman yang dipicu oleh perbedaan pendapat mengenai energi nuklir dan mesin pembakaran dinilai akan merembet di KTT 27 Pemimpin UE, Kamis (23/3).
Komisi VII DPR RI dan Kedutaan Besar Republik Korea Selatan membahas mengenai rencana kerja sama dalam pengembangan program energi nuklir.
PEMERINTAH Tiongkok seharusnya bijaksana dalam merespons kesulitan negara-negara miskin atau berkembang yang berhutang kepada mereka.
"Kehadiran Indonesia menunjukkan kepercayaan G7 sebagai perwakilan Global South yang nenyuarakan."
Presiden mengatakan akan menyuarakan kepentingan negara berkembang dalam pertemuan negara dengan perekonomian besar.
Dalam kekuatan diplomasi Internasional, Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sama-sama berstatus sebagai negara dengan kekuatan menengah atau middle power nation.
NEGARA demokrasi-kaya di belahan bumi utara menggunakan tindakan keras, samar, dan menghukum untuk menghadapi protes iklim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved