Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Konflik bersenjata antara Angkata Bersenjata Sudan dengan milisi paramiliter Rapid Support Forces (RSF) semakin memanas di Sudan. Korban dari masyarakt sipil terus bertambah setiap hari. Karena itu, pemerintah Indonesia didesak untuk segera melakukan evakuasi pada warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Sudan.
Ikatan Alumni Sudan di Indonesia mendorong pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah yang tepat untuk mengevakuasi WNI di Sudan. Itu karena warga sipil termasuk para WNI yang didominasi oleh mahasiswa sangat rentan menjadi korban kekerasan dari konflik yang terjadi. Diketahui ada sekitar 1.200 WNI yang berada di Sudan saat ini, sebanyak 800 diantaranya adalah mahasiswa Indonesia.
"Keluarga Besar IAS di Indonesia menyampaikan rasa sedih dan duka yang mendalan atas kondisi yang dirasakan oleh mahasiswa dan masyarakat indonesia di Sudan, atas kondisi keamanan yang dihadapi," kata Faisal Hendra, Ketua Umum IAS dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/4).
Baca juga: Kemenlu Berharap segera Evakuasi WNI dari Khartoum
Faisal mengatakan pemerintah Indonesia harus sesegera mungkin memberikan perhatian maksimal kepada mahasiswa dan masyarakat Indonesia di negara tersebut. Dalam bentuk bantuan keamanan, bahkan dengan melakukan evakuasi bagi seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Sudan ke tempat yang aman ataupun ke negara terdekat dengan Sudan.
Kementrian Luar Negeri juga diharapkan dapat meningkatkan seluruh upaya diplomasi dan komunikasi dengan pemerintah Sudan, demi tercapainya jaminan keamanan bagi seluruh WNI di Sudan.
Faisal mengatakan mereka mendapat informasi langsung dari WNI mahasiswa di Sudah bahwa konflik bersenjata yang saat ini terjadi sangat dekat dengan tempat tinggal mereka, di dalam kampus mereka dan sudah menjadi rutinitas harian mereka. Suara senjata terdengar jelas dari rumah dan tempat tinggal mereka masing-masing.
Baca juga: Jumlah Korban Tewas di Sudan terus Bertambah, Capai 56 Orang
Selain itu, situasi ini juga diperburuk dengan matinya jaringan telepon, internet, listrik, dan kekurangan air bersih di banyak lokasi sampai saat ini. Serta ditambah keterbatasan logistik pangan yang sudah sangat sulit didapatkan di tempat umum yang biasa mereka beli atau dapatkan.
“Melihat situasi ini, Kembali atas nama seluruh pengurus Ikatan Alumni Sudan di Indonesia, kami memohon dan mendorong Pemerintah Republik Indonesia, Kemenlu RI, DPR dan pihak terkait lainnya untuk sesegera mungkin membuat kebijakan yang dapat memberikan keselamatan bagi seluruh masyarakat Indonesi di Sudan. Khususnya mempercepat evakuasi seluruh mahasiswa dan WNI yang berada di Sudan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, konflik dan perang saudara di Sudan merupakan hal yang telah berlangsung sejak lama. Dari tahun ke tahun selalu ada korban jiwa dari konflik tersebut. Perang terparah terjadi di tahun 1955 hingga 1972. Setelah tahun 1972, eskalasi konflik masih kerap terjadi denga intensitas berbeda. Tahun ini intensitas konflik semakin memanas dan melibatkan para angkatan bersenjata.
(Z-9)
Sudan jatuh ke kekacauan pada April 2023 ketika perebutan kekuasaan antara militer dan RSF meletus menjadi pertempuran terbuka di ibu kota, Khartoum, dan di tempat-tempat lain di negara itu.
Pasukan paramiliter RSF mengklaim telah merebut kota el-Fasher, benteng terakhir militer Sudan di Darfur.
Banyak warga sipil tewas menjadi sasaran pembunuhan balas dendam usai pertempuran antara pasukan keamanan pemerintah dan loyalis Bashar al-Assad.
Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada enam orang, termasuk dua sepupu Bashar Assad, atas keterlibatan mereka dalam produksi dan perdagangan narkoba.
KANTOR Program Pangan Dunia PBB, WFP, di negara bagian Nil Biru, Sudan, diserang oleh pihak yang tidak dikenal.
PEMERINTAH Indonesia terus mendorong Pemerintah Sudan untuk melakukan rekonsiliasi guna mencapai gencatan senjata.
Tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) menyetujui rencana awal gencatan senjata kemanusiaan. Upaya ini difasilitasi AS dan kelompok Quad.
Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dituding melakukan kejahatan perang di Negara Bagian Darfur Utara menyusul laporan mengenai pembunuhan massal dan kekerasan seksual di kota El-Fasher.
Di wilayah pesisir timur Sudan yang aman, penduduk menyambut bulan Ramadan dengan berjuang keras untuk berburu dan membeli kebutuhan pokok.
KANTOR Program Pangan Dunia PBB, WFP, di negara bagian Nil Biru, Sudan, diserang oleh pihak yang tidak dikenal.
Ia mengatakan hampir setengah dari 25 juta penduduk Sudan membutuhkan intervensi mendesak sementara 70% sektor kesehatan negara itu tidak lagi beroperasi.
Kudeta, Konflik, dan Krisis jadi Isu Utama KTT Afrika
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved