Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PULUHAN ribu orang turun ke jalan di Israel memprotes rencana pemerintah merombak sistem dan kewenangan peradilan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun menimbang untuk menghentikan perubahan tersebut.
Lebih dari 100 ribu orang berpartisipasi dalam demonstrasi isu ini di Tel Aviv pada Sabtu (15/4), menurut penyiar Channel 12 Israel. Sementara aksi dengan jumlah massa di bawahnya tersebar di sejumlah wilayah lain di seluruh Israel.
Terdapat kelompok masyarakat yang merencanakan aksi balasan, mereka berasal dari pihak yang mendukung Netanyahu. Demonstrasi kedua kelompok ini telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan terakhir.
Baca juga: Koster Tegaskan Tetap Menolak Israel Hadir di Bali
Kelompok yang menentang inisiatif Netanyahu ini jumlahnya lebih besar daripada yang mendukungnya. Menghadapi penentangan dari masyarakat sipil, sebagian tentara, bahkan kabinetnya sendiri, Netanyahu menghentikan rencana itu pada akhir Maret.
Dia mengatakan ingin menghindari perang saudara. Rencana itu akan memberi Netanyahu, yang sedang menghadapi kasus dugaan korupsi, harus mengambil keputusan untuk menentukan mekanisme penunjukan hakim negara.
Baca juga: Tersangka Pelempar Bom ke PM Jepang Ditangkap
Perubahan melalui revisi Undang-undang itu juga akan memberi parlemen, yang dikendalikan oleh sekutunya, wewenang untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung dan membatasi kemampuannya untuk meninjau undang-undang.
Massa penentang regulasi itu mengatakan inisiatif Netanyahu tersebut akan menghancurkan sistem check and balances. Pasalnya eksekutif dapat bertindak tanpa pengawasan yudikatif selain Netanyahu memiliki konflik kepentingan akibat kasusnya. (Aljazeera/Z-3)
Dus, tekanan maksimum Trump tak akan efektif. Tidak masuk akal melindungi rezim Zionis yang rasialis sambil mengorbankan kepentingan negara-negara di kawasan.
Tujuan utama serangan Israel terhadap Iran ialah meruntuhkan rezim mullah sebagaimana yang dikatakan Netanyahu pascaserangan Israel.
Musibah pada malam hari itu melanda setelah para peziarah memadati Meron di situs makam terkenal Rabbi Shimon Bar Yochai, seorang bijak Talmud abad kedua.
Para saksi mata menyalahkan polisi. Mereka mengatakan kericuhan terjadi setelah petugas menutup jalan sempit karena semakin banyak orang tiba.
Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi yang bantahnya, memiliki waktu 28 hari untuk mengamankan koalisi setelah pemungutan suara pada 23 Maret 2021 lalu,
Netanyahu menolak seruan AS untuk melakukan gencatan senjata. Dia bertekad untuk melanjutkan operasi tersebut sampai tujuannya tercapai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved