Headline

Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.

Fokus

Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.

Deretan Kasus Hukum Jadi Batu Sandungan Trump di Pemilu AS

Cahya Mulyana
04/4/2023 22:48
Deretan Kasus Hukum Jadi Batu Sandungan Trump di Pemilu AS
Seorang demonstran berperan sebagai Donald Trump(Getty Images via AFP)

KEJAKSAAN New York mengambil langkah bersejarah Kamis pekan lalu dengan mengajukan tuntutan pidana terhadap eks Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kasus yang baru saja dimulai dengan pembacaan dakwaan terhadap Trump pada Selasa (4/4) di Pengadilan Manhattan itu hanya satu dari sejumlah perkara yang sedang diungkap.

Trump dijerat dugaan penyuapan kepada bintang porno Stormy Daniels, selama kampanye nya di 2016. Batu sandungan bagi Trump untuk maju kembali di Pemilihan Presiden 2024 semakin banyak.

Mulai dari penyelidikan perusakan pelaksanaan pemilu di Georgia. Seorang jaksa di negara bagian Georgia sedang menyelidiki dugaan Trump untuk membatalkan kekalahan Pemilu 2020 di negara bagian itu.

Baca juga : Hakim Tidak Izinkan Kamera Video di Sidang Kasus Suap Eks Presiden AS Donald Trump

Penyelidikan sebagian berfokus pada panggilan telepon yang dilakukan Trump kepada Sekretaris Negara Georgia Brad Raffensperger, seorang Republikan, pada 2 Januari 2021.

Baca juga : Ini Daftar Panjang Masalah Hukum Trump

Trump meminta Raffensperger untuk menemukan suara yang diperlukan untuk membatalkan kekalahan pemilihan presiden di Georgia. Fani Willis, jaksa wilayah Fulton County dari Partai Demokrat akan memutuskan tuntutan terhadap Trump untuk penentuan hakim.

Atas dugaan tersebut, Trump kemungkinan melanggar tiga Undang-Undang Pemilu Kriminal di Georgia. Misalnya konspirasi untuk melakukan penipuan pemilu, ajakan kriminal untuk melakukan penipuan pemilu, dan campur tangan dalam pelaksanaan tugas pemilu.

Selain itu Trump juga terancam kasus serangan Capitol AS. Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki tindakan Trump dalam pemilu 2020 dan penahanannya atas dokumen-dokumen yang sangat rahasia setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2021.

Kedua investigasi tersebut diawasi oleh Jack Smith, seorang jaksa kejahatan perang dan politik independen. Trump menuduh FBI, meluncurkan penyelidikan kasus tersebut sebagai pembalasan politik.

Komite khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang menyelidiki serangan mematikan pada 6 Januari 2021 oleh pendukung Trump di Capitol AS mendesak Departemen Kehakiman untuk mendakwa Trump dengan korupsi, konspirasi untuk menipu AS, konspirasi untuk membuat pernyataan palsu dan menghasut atau membantu pemberontakan.

Hanya Departemen Kehakiman yang dapat memutuskannya dan menuntut Trump. Trump juga terancam oleh kasus hilangnya catatan pemerintah. Jaksa Agung AS Merrick Garland menunjuk Smith untuk menyelidiki Trump yang menyimpan catatan rahasia di Mar-a-Lago, Florida.

Itu setelah dia meninggalkan jabatannya pada 2021 dan kemudian mencoba menghalangi penyelidikan federal. Garland juga menunjuk mantan Jaksa AS Robert Hur untuk menyelidiki penghapusan catatan rahasia milik Presiden Joe Biden yang berasal dari masanya sebagai wakil presiden.

Menghapus atau menyimpan materi rahasia dengan sengaja adalah pelanggaran hukum di AS. Dalam kasus Trump, FBI menyita 13.000 dokumen dari Mar-a-Lago dalam pencarian 8 Agustus.

Sekitar 100 dokumen ditandai sebagai rahasia. Beberapa ditetapkan sangat rahasia, tingkat klasifikasi tertinggi. Trump menuduh Departemen Kehakiman terlibat dalam perburuan partisan.

Kasus lain, Jaksa Agung New York Letitia James menggugat Trump dan Organisasi Trump September lalu atas dugaan penipuan. James mengatakan kantornya menemukan lebih dari 200 contoh pencatatan aset yang menyesatkan antara 2011 dan 2021.

Trump diduga menggelembungkan kekayaan bersihnya hingga miliaran dolar dalam catatan pajaknya. Dia mengatakan skema itu dimaksudkan untuk membantu Trump mendapatkan suku bunga pinjaman yang lebih rendah dan cakupan asuransi yang lebih baik.

Dia juga mengatakan penyelidikannya mengungkap bukti kriminal yang menjadi rujukan ke jaksa federal dan Internal Revenue Service. Gugatan perdata ini berusaha untuk melarang Trump dan tiga anaknya yang sudah dewasa untuk menjalankan perusahaan di negara bagian New York, dan membayar kerugian negara US$250juta.

Gugatan pencemaran nama baik E. Jean Carroll, mantan kolumnis majalah Elle, telah mengajukan dua tuntutan hukum yang menuduh Trump memfitnahnya dengan menyangkal dia memperkosanya di ruang ganti department store Bergdorf Goodman di New York pada akhir 1995 atau awal 1996.

Carroll pertama kali menggugat Trump setelah dia mengatakan kepada seorang reporter di Gedung Putih pada 2019 bahwa dia tidak mengenal Carroll. "Dia bukan tipe saya," kata Trump.

Pernyataan itu menjadi dasar kasus pencemaran nama baik. Dia juga terlilit kasus dugaan pemerkosaan terhadap Carroll pada Oktober 2022. Trump menyebut klaim pemerkosaan itu sebagai tipuan, kebohongan, dan kepalsuan total. Trump dan Carroll sedang menunggu keputusan dari pengadilan banding Washington, D.C., tentang undang-undang setempat.

Sejauh ini Trump masih kebal dari gugatan pertama Carroll. Gugatan kedua dapat disidangkan pada 25 April, setelah seorang hakim AS pada Januari menyebut upaya Trump untuk membatalkan kasusnya itu tidak masuk akal. (France24/Z-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putra Ananda
Berita Lainnya