Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Gelombang pemogokan kerja kembali direncanakan oleh buruh di Prancis. Alasannya para buruh menilai pemerintah Prancis tidak adil dengan menaikan batas pensiun selama dua tahun menjadi 64. Presiden Emmanuel Macron menginisiasi reformasi pensiun ini dengan mengabaikan protes dan pemogokan kerja selama berbulan-bulan. Rancangan undang-undang tersebut memasuki tahap terakhir di parlemen.
Para buruh rencananya akan memulai mogok kerja massal pada Kamis (16/3), bersamaan dengan sidang Parlemen Prancis dengan agenda pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Serikat pekerja bersiap menekan pemerintah dan anggota parlemen agar menolak usulan kenaikan usia pensiun tersebut.
Sebelumnya pemogokan kerja tidak berhasil melumpuhkan Prancis seperti yang diharapkan para buruh. Dampak yang paling terlihat hanya penumpukan sampah di jalan-jalan Paris karena pekerja kebersihan melakukan pemogokan kerja.
Baca juga: Kaum Perempuan Prancis Kecam Macron
"Kami tidak akan mengalami tingkat gangguan transportasi umum yang sama seperti pada hari-hari protes sebelumnya," kata Menteri Transportasi, Clement Beaune, dilansir dari AFP, Rabu, (15/3).
Ketegangan mencuat ketika partai pendukung Macron berupaya mendapatkan dukungan dari partai oposisi Republik (LR) untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Pemungutan suara bersama di Majelis Nasional yang lebih rendah dan Senat direncanakan pada Kamis (16/3).
Baca juga: 1,28 Juta Warga Prancis Gelar Mogok Massal
Usulan Macron itu akan menaikkan usia pensiun minimum dari 62 menjadi 64 tahun yang akan membawa Prancis selevel dengan negara-negara Uni Eropa. Sebagian negara di Benua Biru menetapkan usia pensiun 65 tahun.
Rancangan undang-undang tersebut juga menaikkan persyaratan pensiun penuh dan akan menghapus hak istimewa pensiun yang dinikmati oleh beberapa pegawai sektor publik. Itu seperti pekerja transportasi di Paris Metro.
Dalam pidatonya kepada anggota parlemen pada Selasa (14/3), Perdana Menteri Prancis, Elisabeth Borne, meyakini bakal regulasi itu didukung mayoritas anggota parlemen.
"Pemungutan suara yang mendukung rancangan tersebut bukan fokus pemerintah. Sebab mayoritas yang tidak takut reformasi, bahkan yang tidak populer," kata Borne.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga orang Prancis menentang rancangan undang-undang tersebut. Jika Borne gagal mendapatkan suara mayoritas majelis rendah, dia dapat menggunakan kekuatan konstitusional yang terkandung dalam Pasal 49.3.
Pasal itu memungkinkan dia untuk mengesahkan undang-undang tanpa pemungutan suara. Analis mengatakan ini akan menghilangkannya dan Macron dari legitimasi demokrasi dalam menghadapi opini publik dan mosi tidak percaya.
(Z-9)
Presiden Prabowo Subianto sempat berbincang santai dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat jamuan makan malam di Istana Élysée, Senin (14/7)
Macron mengatakan kenangan yang paling membekas ialah di saat dirinya mengunjungi Akademi Militer di Magelang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut Prabowo sebagai sahabat.
Ketika Kontingen Indonesia yang berada di barisan paling depan melintas, Presiden Prabowo memberikan hormat.
Presiden Prancis Emmanuel Macron peringatkan kebebasan Eropa menghadapi ancaman besar sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, Minggu (13/7) malam waktu setempat. Ia dijadwalkan menghadiri parade militer hari nasional Prancis (Bastille Day).
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved