Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak negara-negara untuk melakukan aksi nyata mendorong perlucutan senjata nuklir. Ia menyatakan kekecewaan kepada pemilik senjata nuklir kerap menggunakannya sebagai ancaman dan intervensi.
"Tanpa aksi nyata yang tegas, bencana nuklir hanya soal waktu, dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar," kata Retno saat menghadiri pertemuan Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss, dalam keterangan resmi Selasa (28/2)..
Menurut dia, pertemuan yang digelar pada Senin (27/2) itu, upaya perlucutan senjata nuklir mandek selama lebih dari seperempat abad akibat tidak adanya kemauan politik. Juga kompleksitas situasi keamanan global, dan masih adanya mentalitas perang dingin.
Demi mendorong kemajuan perlucutan senjata nuklir, Menlu Retno sampaikan tiga hal yang perlu dilakukan, dalam konferensi tersebut. "Pertama, membangkitkan kembali kemauan politik," ucap Retno.
Menurutnya, harus ada aksi nyata yang dilakukan untuk mencapai perlucutan senjata nuklir. Fokus utama yang perlu didorong adalah Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum.
NSA merupakan jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan, atau mengancam penggunaan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir.
Baca juga: Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB Periode 2024-26
Hal ini, kata dia, akan menjadi insentif bagi negara-negara yang telah mematuhi kewajibannya di bawah Non-Proliferation Treaty. Tak hanya itu, dapat juga meningkatkan rasa saling percaya antara negara pemilik dan non-pemilik senjata nuklir.
"Kedua, memperkuat arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi," ujar Retno.
Hal ini antara lain dilakukan melalui universalisasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Retno mengungkapkan, Indonesia saat ini tengah memfinalisasi proses ratifikasi, dan mengharapkan negara-negara lain untuk segera meratifikasinya.
Selain itu, penggunaan nuklir untuk tujuan damai harus betul-betul dijaga agar tidak diselewengkan menjadi senjata.
"Ketiga, memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir," lanjutnya. Menurutnya, zona bebas senjata nuklir merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan perlucutan senjata nuklir global.
"Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara," tegas Retno. Hal ini akan dilakukan dengan mengupayakan ditandatanganinya Protokol Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara.(OL-4)
Dia memuji satu demi satu para Wamenlu sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Seperti dalam tanggung jawab dalam kerja sama dengan negara-negara Islam.
UTUSAN Khusus PBB untuk Isu Air, Retno Marsudi, menerima penghargaan sebagai Champion untuk isu investasi air dari Pemerintah Afrika Selatan.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional atas peran Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB pertama untuk isu air
Retno Marsudi menuturkan, nilai-nilai patriotisme dan penerapan Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Meski memiliki latar belakang bukan dari diplomat, Sugiono berjanji akan meneruskan perjuangandan prestasi-prestasi yang telah diraih pendahulunya, Retno Marsudi.
Menlu Sugiono akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 BRICS di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober mendatang.
Stasiun televisi Press TV Iran melaporkan pada Kamis (5/3) pagi bahwa militer menargetkan pasukan separatis anti-Iran itu, tanpa menyebutkan lokasi serangan tersebut.
DALAM dinamika politik global tahun 2026 yang kian memanas, pernyataan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, kembali mencuri perhatian dunia.
Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Teheran telah memperkaya uranium hingga mencapai kemurnian 60%, suatu tingkat yang jauh melebihi kebutuhan energi sipil.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan siap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat jika status nuklir negaranya diakui, namun ia menutup pintu bagi Korea Selatan.
PARTAI Buruh Korea Utara membuka kongres, demikian dilaporkan media resminya, Jumat (20/2), yang menandai dimulainya pertunjukan politik untuk mengungkap fase berikutnya senjata nuklir
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan mulai berlaku pada 5 Februari 2011.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved