Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mempertanyakan negara-negara Barat yang mengagungkan kebebasan pers. Tapi, negara-negara itu pula yang mencontohkan pengekangan dalam berpendapat.
"Mereka yang menuduh Turki melakukan penyensoran tetap diam melihat mereka (Twitter) yang melakukan penyensoran nyata. Kami melihat standar ganda yang sama dalam kasus perusahaan media sosial, yang baru-baru ini diambil alih itu," kata dia dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (5/1).
Ia mengatakan kebijakan Twitter dalam sensor terhadap isu maupun akun penggunaan merupakan satu contoh standar ganda kebebasan di Barat. Ketika itu dilakukan negara non-barat, negara-negara penguasa itu langsung mencapnya dengan tuduhan anti-kebebasan.
"Dengan siapa platform media sosial ini, yang konon tidak pernah berkompromi dengan kebebasan dan privasi pribadi. Tapi menyensor orang dan ide yang tidak disukainya terungkap satu per satu," imbuh dia.
Bahkan, kata dia, organisasi dunia dan hak asasi manusia yang vokal menyoroti kebebasan pers bungkam melihat aksi Twitter. "Mereka yang merampas hak komunikasi miliaran orang terus berbicara tentang demokrasi dan kebebasan seolah-olah tidak terjadi apa-apa," tutur Erdogan.
Dia juga mengkritik negara yang merangkul para anggota Organisasi Teroris Fetullah (FETO) yang membocorkan rahasia negara dengan dalih karya jurnalis. Masyarakat dunia telah melihat negara-negara yang mempertanyakan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers namun juga melakukannya.
"Kami belum pernah melihat atau mendengar media internasional menyebut pengunjuk rasa rompi kuning yang membakar jalan-jalan Prancis sebagai rasul demokrasi, dan mereka yang menggerebek gedung Capitol Amerika Serikat dengan senjata sebagai pejuang kemerdekaan," pungkasnya. (Anadolu Agency/OL-12)
