PBB Desak Taliban Beri Hak Sekolah dan Bekerja Bagi Perempuan

DEWAN Keamanan PBB menyerukan pengembalian hak perempuan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan. Larangan kedua hak tersebut oleh Taliban dapat menimbulkan kehancuran Afghanistan dan menodai komitmen Taliban.

"Pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan itu harus segera dicabut," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dia mengatakan larangan perempuan dan anak perempuan menghadiri sekolah menengah dan universitas di Afghanistan merupakan erosi penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.

Guterres menambahkan pembatasan itu dapat memicu penderitaan luar biasa dan kemunduran besar bagi potensi rakyat Afghanistan. Larangan perempuan menikmati ilmu pengetahuan dan bisnis dapat menghancurkan Afghanistan.

Dalam pernyataan bersama, Dewan Keamanan PBB menilai larangan perempuan terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan akan berdampak signifikan dan langsung untuk operasi kemanusiaan di negara itu.

"Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan serta harapan masyarakat internasional," kata Dewan Keamanan PBB.

Institusi itu juga menyatakan dukungan penuh untuk misi politik PBB di Afghanistan, yang dikenal sebagai UNAMA. Empat kelompok bantuan global menangguhkan operasional karena ketidakhadiran perempuan untuk menjalankan program rutin.

Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pekan lalu bahwa 97% warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan, dua pertiga penduduk membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup.

Kemudian 20 juta orang menghadapi kelaparan akut dan 1,1 juta remaja perempuan dilarang sekolah. Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus tahun lalu. (France24/Cah/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri