Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Joe Biden, meminta Kongres untuk mengesahkan undang-undang untuk memerangi politik uang jelang pemilihan umum (Pemilu). Ia mengatakan peredaran uang gelap dalam politik dapat menghancurkan sendi-sendi demokrasi.
"Terlalu banyak uang yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan di AS mengalir dalam bayang-bayang," katanya.
Baca juga:
Dia mendukung rancangan aturan bertajuk Disclose Act yang mengharuskan organisasi politik yang berpartisipasi dalam kampanye untuk mengungkapkan sumber donor. Rancangan aturan yang diusulkan juga akan melarang kontribusi oleh entitas asing.
“Saat ini, kelompok advokasi dapat menjalankan iklan tentang masalah, menyerang atau mendukung kandidat hingga hari pemilihan tanpa mengungkapkan siapa yang membayar iklan itu,” kata Biden.
“Terlalu sering kepentingan khusus yang kuat menggunakan kelompok depan untuk menjalankan iklan ini untuk menang dengan biaya berapa pun.” tandasnya.
Rancangan Undang-undang itu tidak mungkin disahkan di Senat yang beranggotakan 100 orang. Pasalnya anggota dari Demokrat tidak akan bisa meraih suara mayoritas atau 60 kursi.
Di bawah aturan yang ada saat ini komite aksi politik biasanya disebut sebagai PAC dan individu hanya dapat menyumbangkan dana terbatas secara langsung kepada kandidat politik. Namun dalam keputusan 2010, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa perlindungan kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS memberi entitas hak untuk menyumbangkan uang dalam jumlah tak terbatas untuk menentang atau mendukung kandidat secara tidak langsung.
Selain itu, beberapa kelompok advokasi politik tidak harus mengungkapkan sumber donor. Rancangan aturan yang didukung Biden menjelang pemilihan paruh waktu pada November dilandaskan pada tuduhan mantan Presiden Donald Trump.
Kala itu, Trump menilai pemilihan 2020 yang dimenangkan Biden penuh dengan kecurangan dan money politik. Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa majelis akan mengambil keputusan atas rancangan aturan itu.
Meskipun bakal aturan itu kemungkinan besar akan gagal disahkan karena Demokrat kalah jumlah dari Republik. Tapi, dia mengatakan upaya itu cukup untuk menunjukkan kepada publik bahwa Demokrat memerangi money politik.
"Minggu ini, kita semua akan mencatat apakah kita pikir orang Amerika pantas tahu siapa yang menghabiskan miliaran untuk mempengaruhi demokrasi kita," kata Schumer.
Isu ini mendominasi pemilihan awal dari Demokrat dengan kelompok-kelompok pro-Israel sering didanai jutaan dolar oleh pihak yang melawan kelompok progresif. Tujuannya untuk menekan kelompok progresif yang kerap mengadvokasi hak asasi manusia bagi warga Palestina.
Sementara Partai Republik sejauh ini menolak seruan untuk reformasi dana kampanye. “Uang gelap telah menjadi begitu umum dalam politik kita. Saya percaya sinar matahari adalah disinfektan terbaik,” tutup Biden. (Aljazeera/Cah/OL-6)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved