Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Joe Biden, meminta Kongres untuk mengesahkan undang-undang untuk memerangi politik uang jelang pemilihan umum (Pemilu). Ia mengatakan peredaran uang gelap dalam politik dapat menghancurkan sendi-sendi demokrasi.
"Terlalu banyak uang yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan di AS mengalir dalam bayang-bayang," katanya.
Baca juga:
Dia mendukung rancangan aturan bertajuk Disclose Act yang mengharuskan organisasi politik yang berpartisipasi dalam kampanye untuk mengungkapkan sumber donor. Rancangan aturan yang diusulkan juga akan melarang kontribusi oleh entitas asing.
“Saat ini, kelompok advokasi dapat menjalankan iklan tentang masalah, menyerang atau mendukung kandidat hingga hari pemilihan tanpa mengungkapkan siapa yang membayar iklan itu,” kata Biden.
“Terlalu sering kepentingan khusus yang kuat menggunakan kelompok depan untuk menjalankan iklan ini untuk menang dengan biaya berapa pun.” tandasnya.
Rancangan Undang-undang itu tidak mungkin disahkan di Senat yang beranggotakan 100 orang. Pasalnya anggota dari Demokrat tidak akan bisa meraih suara mayoritas atau 60 kursi.
Di bawah aturan yang ada saat ini komite aksi politik biasanya disebut sebagai PAC dan individu hanya dapat menyumbangkan dana terbatas secara langsung kepada kandidat politik. Namun dalam keputusan 2010, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa perlindungan kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS memberi entitas hak untuk menyumbangkan uang dalam jumlah tak terbatas untuk menentang atau mendukung kandidat secara tidak langsung.
Selain itu, beberapa kelompok advokasi politik tidak harus mengungkapkan sumber donor. Rancangan aturan yang didukung Biden menjelang pemilihan paruh waktu pada November dilandaskan pada tuduhan mantan Presiden Donald Trump.
Kala itu, Trump menilai pemilihan 2020 yang dimenangkan Biden penuh dengan kecurangan dan money politik. Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa majelis akan mengambil keputusan atas rancangan aturan itu.
Meskipun bakal aturan itu kemungkinan besar akan gagal disahkan karena Demokrat kalah jumlah dari Republik. Tapi, dia mengatakan upaya itu cukup untuk menunjukkan kepada publik bahwa Demokrat memerangi money politik.
"Minggu ini, kita semua akan mencatat apakah kita pikir orang Amerika pantas tahu siapa yang menghabiskan miliaran untuk mempengaruhi demokrasi kita," kata Schumer.
Isu ini mendominasi pemilihan awal dari Demokrat dengan kelompok-kelompok pro-Israel sering didanai jutaan dolar oleh pihak yang melawan kelompok progresif. Tujuannya untuk menekan kelompok progresif yang kerap mengadvokasi hak asasi manusia bagi warga Palestina.
Sementara Partai Republik sejauh ini menolak seruan untuk reformasi dana kampanye. “Uang gelap telah menjadi begitu umum dalam politik kita. Saya percaya sinar matahari adalah disinfektan terbaik,” tutup Biden. (Aljazeera/Cah/OL-6)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved