Mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengungkapkan salah satu rumah mewahnya di Florida telah digeledah oleh Biro Investigasi Federal (FBI). Dia mengecam proses tersebut dengan alasan melanggar demokrasi.
"Ini adalah masa-masa kelam bagi bangsa kita. Karena rumah saya yang indah, Mar-A-Lago di Palm Beach, Florida, saat ini dikepung, digerebek dan diduduki oleh sekelompok besar agen FBI," kata Trump dalam pernyataannya di Truth Social.
Trump menyebut langkah itu sebagai pelanggaran hukum. Dia menyebut FBI terpengaruh oleh Partai Demokrat yang ingin menggagalkan dirinya di pencalonan presiden 2024.
Penggeledahan itu dilakukan atas perintah Kementerian Kehakiman yang sedang menyelidiki tindakan Trump dalam perkara serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS. Saat itu, Trump berupaya membatalkan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden 2020.
Pada Mei lalu, dewan juri federal juga mulai menyelidiki apakah Trump salah menangani dokumen rahasia, termasuk membawa 15 kotak materi yang dibawa dari Gedung Putih ke resornya di Florida. Mantan Jaksa AS dan analis hukum NBC, Barb McQuade termasuk di antara mereka yang mencatat bahwa FBI akan membutuhkan hakim untuk menyetujui penggeledahan.
Sementara itu, The New York Times melaporkan, penyelidikan tersebut tampaknya berpusat pada materi yang dibawa dari Gedung Putih ke Mar-a-Lago setelah ia meninggalkan kantor. "Awal tahun ini, beberapa catatan yang sangat sensitif sehingga mungkin tidak dapat dijelaskan dalam laporan inventaris yang akan datang," lapor Washington Post.
Mengenai surat perintah penggeledahan FBI yang dieksekusi Senin di Mar-a-Lago, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan. "Kami tidak memiliki pemberitahuan tentang tindakan yang dilaporkan dan akan merujuk Anda ke Kementerian Kehakiman untuk informasi tambahan," kata Gedung Putih.
Mengenai penggerebekan ini pertama kali diberita Florida Politics. Mereka mengatakan, FBI telah mengeksekusi surat perintah penggeledahan dan meninggalkan tempat itu.
Trump mengatakan, ia menyesal mengizinkan lawannya pada pemilihan presiden 2016, Hillary Clinton, menghapus dan mencuci tangan atas 33 ribu email setelah dipanggil oleh Kongres. Kala itu, penyelidikan FBI terhadap penanganan email Clinton merekomendasikan agar mantan menlu itu tidak didakwa dengan kejahatan.
Penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri juga membebaskannya dari kesalahannya. Saat itu Trump menanggapinya dengan mengatakan, "saya akan terus berjuang untuk Rakyat Amerika yang Hebat!" pungkasnya. (AFP/OL-12)
