Usai Eksekusi, Junta Myanmar Dihujani Kritik

Junta Myanmar mendapatkan banyak kritik dari dunia internasional usai mengeksekusi empat orang aktivitas prodemokrasi. Sanksi itu sudah membelakangi nilai-nilai dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

"Saya marah dan berduka saat mendengar berita eksekusi oleh junta terhadap para patriot dan pejuang HAM Myanmar," kata Pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews.

Ia mengecam pemerintahan militer negara itu setelah mengeksekusi mati empat aktivis prodemokrasi. Dakwaan oleh pengadilan militer terhadap para aktivis itu melanggar hukum hak asasi manusia internasional.

"Pembunuhan terhadap pengunjuk rasa secara sistematis dan tersebar, serangan membabi buta terhadap semua desa, dan sekarang eksekusi terhadap pemimpin oposisi, membutuhkan respons yang cepat dan tegas oleh negara-negara anggota PBB," jelasnya.

Pelaksana Direktur Human Right Watch wilayah Asia, Elaine Pearson menyebut eksekusi itu sebagai tindakan sangat brutal. "Ditambah lagi akibat pengadilan yang tidak adil dan bermotif politik," tegasnya.

Pearson mendesak Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain menuntut tindakan cepat. Termasuk pembebasan seluruh tahanan politik, dan menyadarkan junta bahwa ada konsekuensi atas kekejaman mereka.

Media setempat melaporkan, hal tersebut merupakan pelaksanaan hukuman mati pertama selama lebih dari 30 tahun.

Koran The Global New Light of Myanmar melaporkan pada Senin (25/7), bahwa Phyo Zeya Thaw telah dieksekusi. Ia sebelumnya merupakan anggota parlemen dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Dia merupakan orang dekat pemimpin NLD Aung San Suu Kyi dan juga dikenal sebagai artis hip-hop. Aktivis Kyaw Min Yu juga dilaporkan telah menjalani eksekusi.

Keempatnya didakwa dengan undang-undang antiterorisme dan hukum pidana. Junta Myanmar mengumumkan rencana eksekusi pada bulan lalu, yang kemudian mengundang kritikan internasional.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen sebagai Ketua ASEAN telah mengirimkan surat pada Juni terhadap pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing. Dia mendesak junta Myanmar untuk mempertimbangkan eksekusi.

Pemerintah bayangan Myanmar dari kubu prodemokrasi mengutuk pembunuhan itu. Juru bicara untuk Kantor Presiden Pemerintah Persatuan Nasional mengatakan mereka sangat terkejut dan berduka. Juru bicara itu mengunggah cuitan yang mengatakan, "Komunitas internasional harus menghukum junta militer atas kekejaman dan pembunuhan." (NHK/OL-12)