Indonesia dan 139 Negara Setujui Resolusi Baru untuk Ukraina

DUTA Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Arrmanatha Nasir mengatakan pada Kamis, (24/3) waktu New York telah digelar Sidang Darurat Khusus Majelis Umum (MU) PBB yang memutuskan untuk mengadopsi resolusi mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina. Sebabnya 140 negara termasuk Indonesia menyepakatinya.

"Resolusi dengan judul Humanitarian Consequences of the Aggression against Ukraine diadopsi melalui voting, dan memperoleh dukungan dari 140 negara, termasuk Indonesia," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Menurut dia situasi kemanusiaan di Ukraina dalam beberapa minggu terakhir terus memburuk. Jumlah pengungsi sudah melampaui 3 juta orang dalam 1 bulan terakhir. Berbagai infrastruktur umum telah rusak.

"Melalui resolusi ini, anggota PBB menyatakan keprihatinannya dan mendorong agar segera diambil aksi untuk atasi masalah kemanusiaan di Ukraina dan sekitarnya," terangnya.

Ia mengatakan resolusi ini merupakan resolusi pertama mengenai situasi kemanusiaan di Ukraina yang berhasil diadopsi di PBB. Tujuannya adalah untuk merespon kondisi yang semakin memburuk di Ukraina.

Resolusi ini dirumuskan bersama oleh Ukraina, Prancis, Meksiko dan sejumlah negara likeminded dari berbagai kawasan. Indonesia terlibat aktif dalam pembahasan resolusi ini.

"Indonesia memberikan berbagai masukan substansi yang konstruktif, guna memastikan segera dilakukannya deeskalasi konflik, dijaminnya akses bantuan kemanusiaan, dijaminnya safe passage dan evakuasi bagi warga sipil serta mendorong negosiasi dan dialog untuk selesaikan konflik," paparnya.

Nasir mengatakan tujuan Indonesia hanya satu yakni memastikan masyarakat internasional dapat segera mengatasi situasi di Ukraina yang semakin memburuk.

Dalam pertemuan tersebut, sambung dia, Afrika Selatan juga mengajukan resolusi tandingan berjudul Humanitarian Situation in Ukraine. Resolusi Afrika Selatan fokus kepada isu kemanusiaan, dan tidak memuat elemen politis, termasuk peran Rusia dalam menyebabkan situasi kemanusiaan di Ukraina.

Pendekatan dari kedua resolusi tersebut memang berbeda. Namun keduanya memiliki tujuan sama, untuk mengatasi masalah kemanusiaan, menyelamatkan masyarakat sipil di tengah situasi perang.

Draft resolusi Afrika Selatan pada akhirnya tidak jadi dipungutsuarakan karena masalah prosedur. Berdasarkan rules of procedures MU PBB, jika sudah ada resolusi yang diadopsi untuk isu yang sama, negara anggota PBB memiliki opsi, untuk tidak mengambil keputusan untuk resolusi tersebut.

MU PBB memutuskan untuk tidak melanjutkan pengambilan keputusan atas resolusi Afrika Selatan. Indonesia sedianya sudah siap mendukung draft resolusi Afrika Selatan di MU PBB.

Karena semua upaya yang bertujuan untuk mengatasi situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Ukraina harus didukung. Bagi Indonesia, mengedepankan pendekatan kemanusiaan di tengah perang adalah prinsip.

Atas dasar ini juga, Indonesia hingga saat terakhir, terus mendorong agar kedua resolusi dapat di satukan, guna menunjukan unity dalam MU PBB.

"Dalam setiap kesempatan dalam pembahasan isu Ukraina di MU PBB, Indonesia konsisten menyerukan untuk segera hentikan perang, segera mengatasi masalah kemanusiaan, dan mendorong agar dihasilkannya kemajuan dialog dan negosiasi antara semua pihak di Ukraina," jelasnya.

Hal yang sama juga terus Indonesia sampaikan secara bilateral kepada negara-negara kunci. Hal ini Indonesia lakukan karena, jika situasi di Ukraina berkepanjangan, dampak negatif-nya tidak saja dirasakan di Eropa, namun juga di berbagai negara di seluruh dunia.

"Saat ini dampaknya bahkan sudah mulai kita lihat, dari kenaikan harga pangan hingga energi. Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong upaya di PBB untuk bisa hentikan perang di Ukraina," pungkasnya. (OL-8)