Indonesia Harapkan Komite Khusus untuk Konflik Rusia-Ukraina

INDONESIA mengharapkan komite khusus sementara yang dapat menjembatani konflik antara Rusia dan Ukraina.

Hal itu diutarakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon yang tergabung sebagai anggota Biro Komisi untuk Demokrasi dan HAM dalam pelaksanaan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings pada Minggu (20/3) di di Nusa Dua, Bali. IPU adalah forum kerja sama antarparlemen di tingkat global.

"Kita ingin mengusulkan bagaimana peran parlemen dalam hal ini menjembatani konflik yang sedang terjadi," ujarnya.

Indonesia, terang Fadli, kurang setuju dengan resolusi yang dibuat negara-negara Eropa karena terkesan mengecam tindakan Rusia. Menurutnya, hal itu tidak menyelesaikan masalah.

Meskipun perwakilan parlemen Ukraina dan Rusia tidak hadir dalam penyelenggaraan IPU ke-144, menurut Fadli, IPU tetap bisa berperan menjembatani dan mencari solusi dari konflik kedua negara. Karenanya, komite khusus menurut Fadli akan diusulkan dalam Asian Pasific Group.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Serukan Perdamaian di Ukraina

"Ini baru di klaster ASEAN, tadi disepakati nanti sore akan kami bawa ke dalam Asia Pasifik Grup," imbuhnya ditemui usai mengikuti pertemuan ASEAN+3 di BICC Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3).

Pertemuan ASEAN+3 merupakan kegiatan di luar rangkaian utama Sidang ke-144 IPU

Indonesia, terang Fadli, mempunyai hubungan yang baik dengan parlemen Rusia dan Ukraina. Selain itu, dalam politik luar negeri Indonesia mengambil sikap bebas aktif. Sehingga menurutnya lebih mudah melakukan dialog dengan dua negara yang tengah berkonflik.

"Dengan parlemen Rusia, kita baik. Juga dengan parlemen Ukraina dan kita di pihak yang sejalan dengan politik luar negeri yang bebas aktif. Agak lebih leluasa berbicara ketimbang negara-negara lain," ucapnya.

Sidang IPU ke-144 dihadiri oleh delegasi dari 115 negara, dengan 33 ketua parlemen negara dunia akan hadir langsung. Total peserta IPU kali ini ada sekitar 1.000 orang.

Adapun tema sidang tahun ini adalah aksi parlemen dunia untuk menghadapi perubahan iklim (Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change).

Delegasi juga akan membahas isu-isu penting, yaitu konflik Rusia dan Ukraina, kesetaraan gender terutama dalam politik, dan peran anak muda dalam politik. (Ind/OL-09)