Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Butuh Ratifikasi Sebelum Berlaku, Begini Prosesnya 

Ekstradisi Paulus Tanos Berlarut, Ini Penjelasan Menko Yusril

Menko Kumhamipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan proses ekstradisi tersangka kasus e-KTP, Paulus Tannos perlu waktu. Singapura menganut hukum anglo saxon, berbeda dengan Indonesia 

Paulus Tannos terus Melawan, Menolak Diekstradisi

PERSIDANGAN ekstradisi buron dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-E, Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, belum menghasilkan putusan.

Dubes RI: Tannos Pakai Segala Cara agar tidak Diekstradisi

Suryopratomo mengatakan, perlawanan Tannos membuat proses ekstradisi tidak akan berjalan cepat. Sidang dimulai lagi dengan agenda mendengarkan saksi dari kubu Tannos, pada 7 Juli 2025.

Menteri Hukum Perkirakan Hasil Putusan Sidang Ekstradisi Paulus Tannos Keluar Pada 25 Juni

Jika mengacu pada jadwal persidangan, Supratman memperkirakan m pada 25 Juni seharusnya sudah keluar hasil putusan sidang. 

Dubes Suryopratomo: Pemerintah Singapura Percepat Pemulangan Tannos

Percepatan pemulangan Tannos itu merupakan komitmen perjanjian ekstradisi yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Singapura.

Jelang Sidang Pendahuluan, KPK Harap Ekstradisi Paulus Tannos Berjalan Lancar

Buktinya, permintaan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-E itu ditolak.

FCTC Bukan Jadi Instrumen Hukum yang Legal untuk Dijadikan Rujukan

FCTC bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan karena belum diratifikasi di Indonesia.

Rapat Paripurna Terakhir, DPR Setujui Lima RUU Kerja Sama Pertahanan

DPR RI menyetujui lima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan.

Penyusunan Laporan CEDAW Harus Inklusif dan Libatkan Seluruh Elemen

Akses pelayanan kesehatan bagi perempuan juga masih menjadi pekerjaan rumah karena belum memenuhi perspektif gender sesuai konvensi CEDAW.

Menteri PPPA: Laporan CEDAW Indonesia Harus Bisa Menjawab Masalah Diskriminasi Perempuan

Laporan CEDAW diharap disosialisasikan secara detail kepada aparat penegak hukum dan pejabat peradilan agar penanganan kekerasan berbasis gender tidak terhambat.

Mahfud : Penampungan Pengungsi Rohingya Bagian Diplomasi Kemanusiaan

"Sebenarnya (Indonesia) berhak membuang, Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional," aku Mahfud

Babak Baru Kesepakatan Perjanjian Laut Lepas Dunia

SEBANYAK 70 negara pada hari Rabu, 20 September 2023, meneken perjanjian bersejarah mengenai perlindungan laut lepas, setelah diskusi panjang selama 15 tahun lamanya.

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia