Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PROSES ratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura masih membutuhkan waktu lama. Sebelum disetujui, Presiden harus mengirimkan surat permohonan ratifikasi ke pimpinan DPR RI. Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan.
"Lalu pimpinan DPR RI akan membentuk Pansus (Panitia Khusus) lintas komisi," jelasnya kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis, Rabu (2/2).
Nantinya, Pansus akan membahas perjanjian yang ditandatangani antara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Hukum Singapura K Shanmugam tersebut. Setelah disahkan, Pansus baru akan membawanya ke Badan Musyawarah (Bamus).
Baca juga : Rekor, Kasus Covid-19 di Tokyo Tembus 20.000 per Hari
"Kemudian Pansus melaporkan ke Paripurna dan Paripurna mengesahkan," kata Farhan.
"Baru dikirim ke pemerintah dan Presiden mensahkan jadi undang-undang. Masih panjang," tandasnya.
Sebelumnya, penandatanganan perjanjian ekstradisi itu dilakukan di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1). Perjanjian itu disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. (OL-7)
PRESIDEN Prabowo Subianto mengakui mencontoh sejumlah program unggulan pemerintah Singapura untuk diterapkan di Indonesia, salah satunya yatu perumahan murah untuk rakyat.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Singapura.
Bukti kerugian negara juga dikuatkan atas persidangan terdahulu, terkait pengadaan KTP-E. Setyo meyakini penyidik memiliki bukti kuat.
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto bakal menemui Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam secara langsung di Singapura dalam rangka kunjungan kenegaraan.
Setyo menegaskan bahwa proses pengungkapan kasus mega korupsi KTP-E akan terus berlangsung dengan merujuk pada hasil persidangan terhadap tersangka-tersangka lain.
Kerja sama ini akan mendorong peningkatan permintaan terhadap teknologi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan sistem penyimpanan energi baterai (battery energy storage system/BESS).
FCTC bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan karena belum diratifikasi di Indonesia.
DPR RI menyetujui lima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan.
Akses pelayanan kesehatan bagi perempuan juga masih menjadi pekerjaan rumah karena belum memenuhi perspektif gender sesuai konvensi CEDAW.
Laporan CEDAW diharap disosialisasikan secara detail kepada aparat penegak hukum dan pejabat peradilan agar penanganan kekerasan berbasis gender tidak terhambat.
"Sebenarnya (Indonesia) berhak membuang, Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional," aku Mahfud
Ia pun mendorong agar proses ratifikasi protokol perdagangan jasa dalam skema IC–CEPA dapat diselesaikan tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved