Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PROSES ratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura masih membutuhkan waktu lama. Sebelum disetujui, Presiden harus mengirimkan surat permohonan ratifikasi ke pimpinan DPR RI. Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan.
"Lalu pimpinan DPR RI akan membentuk Pansus (Panitia Khusus) lintas komisi," jelasnya kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis, Rabu (2/2).
Nantinya, Pansus akan membahas perjanjian yang ditandatangani antara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Hukum Singapura K Shanmugam tersebut. Setelah disahkan, Pansus baru akan membawanya ke Badan Musyawarah (Bamus).
Baca juga : Rekor, Kasus Covid-19 di Tokyo Tembus 20.000 per Hari
"Kemudian Pansus melaporkan ke Paripurna dan Paripurna mengesahkan," kata Farhan.
"Baru dikirim ke pemerintah dan Presiden mensahkan jadi undang-undang. Masih panjang," tandasnya.
Sebelumnya, penandatanganan perjanjian ekstradisi itu dilakukan di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1). Perjanjian itu disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. (OL-7)
PENYAKIT tangan, kaki, dan mulut atau flu Singapura selama ini diketahui sering menyerang anak-anak di bawah umur 10 tahun. Namun, ternyata penyakit ini juga dapat menyerang orang dewasa.
MENTERI Pertahanan(Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Panglima Militer Singapura alias Chief of Defence Singapore Armed Forces, Vice Admiral Aaron Beng.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Lily memiliki peran besar pada jaringan perdagangan dan penculikan bayi.
Dari 314 kasus kematian akibat bunuh diri pada 2024 di Singapura, 202 kasus atau 64,3% adalah laki-laki, sementara 112 kasus atau 35,7% sisanya adalah perempuan.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi mengungkap seluruh sindikat perdagangan bayi ke Singapura hingga tuntas. Sahroni menilai kasus ini pasti melibatkan banyak pihak
Produk-produk Indonesia yang memiliki keunggulan seperti TPT, produk perikanan, makanan olahan, serta minyak sawit dan turunannya, termasuk biodiesel, akan langsung menikmati tarif 0%.
FCTC bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan karena belum diratifikasi di Indonesia.
DPR RI menyetujui lima Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ratifikasi perjanjian internasional bidang pertahanan.
Akses pelayanan kesehatan bagi perempuan juga masih menjadi pekerjaan rumah karena belum memenuhi perspektif gender sesuai konvensi CEDAW.
Laporan CEDAW diharap disosialisasikan secara detail kepada aparat penegak hukum dan pejabat peradilan agar penanganan kekerasan berbasis gender tidak terhambat.
"Sebenarnya (Indonesia) berhak membuang, Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional," aku Mahfud
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved