Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PRESIDEN Malawi Lazarus Chakwera, Senin (24/1), memeat seluruh menterinya trekait ksus penyuapan dan berjanji akan memproses seluruh tindakan melawan hukum yang dilakukan pejabat publik.
"Saya telah membubarkan kabinet dan seluruh fungsi kabinet akan dialihkan ke kantor saya hingga saya mengumumkan kabinet baru dalam dua hari ke depan," ungkap Chakwera dalam pidato nasional.
Dia menambahkan kabinet baru itu tidak akan melibatkan Menteri Pertanahan Kezzie Msukwa, yang ditangkap pada bulan lalu karena kasus penyuapan.
"Hal itu untuk mengizinkan da menghadapi dakwaan korupsi yang dihadapinya dan membersihkan namanya," kata Chakwera.
Baca juga: Presiden Malawi Pecat Menteri Atas Kasus Penggelapan Dana Covid-19
Keputusan mengejutkan itu diambil selepas pertemuan pekan lalu dengan kelompok berpengaruh, Episcopal Conference of Malawi and the Public Affairs Committee, yang terdiri dari kelompok gereja yang bertindak sebagai pengawas pemerintah.
Kedua grup mengungkapkan kekhawatiran mereka atas sikap bimbang presiden dalam perang melawan korupsi.
ECM, yang berisi uskup Katolik Malawi, mengatakan pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang ditekan, diintimidasi, atau dipengaruhi, dalam upaya menegakan keadilan.
"Jangan biarkan tersangka, betapa pun berkuasanya dia, betapaun kaya, atau koneksinya, untuk dilindungi dari hukum," ujar ECM dalam sebuah pernyataan resmi.
Chakwera memenangkan pemilu 2020 dengan janji untuk memerangi korupsi di negara miskin Afrika itu. (AFP/OL-1)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Klaster makelar kasus, yakni Zarof Ricar dan Ronny Bara Pratama, putra Zarof Ricar. Keempat, klaster aparat penegak hukum yang diduga melakukan perintangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved