Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PRESIDEN Malawi Lazarus Chakwera, Senin (24/1), memeat seluruh menterinya trekait ksus penyuapan dan berjanji akan memproses seluruh tindakan melawan hukum yang dilakukan pejabat publik.
"Saya telah membubarkan kabinet dan seluruh fungsi kabinet akan dialihkan ke kantor saya hingga saya mengumumkan kabinet baru dalam dua hari ke depan," ungkap Chakwera dalam pidato nasional.
Dia menambahkan kabinet baru itu tidak akan melibatkan Menteri Pertanahan Kezzie Msukwa, yang ditangkap pada bulan lalu karena kasus penyuapan.
"Hal itu untuk mengizinkan da menghadapi dakwaan korupsi yang dihadapinya dan membersihkan namanya," kata Chakwera.
Baca juga: Presiden Malawi Pecat Menteri Atas Kasus Penggelapan Dana Covid-19
Keputusan mengejutkan itu diambil selepas pertemuan pekan lalu dengan kelompok berpengaruh, Episcopal Conference of Malawi and the Public Affairs Committee, yang terdiri dari kelompok gereja yang bertindak sebagai pengawas pemerintah.
Kedua grup mengungkapkan kekhawatiran mereka atas sikap bimbang presiden dalam perang melawan korupsi.
ECM, yang berisi uskup Katolik Malawi, mengatakan pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang ditekan, diintimidasi, atau dipengaruhi, dalam upaya menegakan keadilan.
"Jangan biarkan tersangka, betapa pun berkuasanya dia, betapaun kaya, atau koneksinya, untuk dilindungi dari hukum," ujar ECM dalam sebuah pernyataan resmi.
Chakwera memenangkan pemilu 2020 dengan janji untuk memerangi korupsi di negara miskin Afrika itu. (AFP/OL-1)
Setelah status mereka ditetapkan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bandung, keduanya diberhentikan sementara dari jabatannya
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved