Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
TEHERAN pada Senin (24/1) mengatakan ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan tentang dua masalah pembebasan tahanan Iran-AS dan pembicaraan Wina untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015.
"Itu dua jalan yang berbeda, tetapi jika pihak lain (AS) memiliki tekad, ada kemungkinan kita mencapai kesepakatan yang andal dan langgeng di keduanya dalam waktu singkat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh dalam konferensi pers mingguan.
Komentar Khatibzadeh muncul sebagai reaksi atas pernyataan yang dibuat oleh utusan AS untuk Iran, Robert Malley. Pada Minggu ia mengatakan tidak mungkin Washington akan mencapai kesepakatan kecuali jika Teheran membebaskan empat warga AS.
"Iran belum menerima prasyarat apa pun sejak hari pertama negosiasi," kata Khatibzadeh. Dia menambahkan, "Negosiasi cukup rumit dan seharusnya tidak menjadi lebih kompleks dengan komentar yang rumit."
Baca juga: Ratusan Pengurus Gereja Jerman Mengaku LGBT Tuntut Penerimaan
Empat warga AS yang ditahan di Iran ialah pengusaha Iran-Amerika Siamak Namazi, 50, dan ayahnya Baquer, 85, serta aktivis lingkungan Morad Tahbaz, 66, dan pengusaha Emad Sharqi, 57. "Ini masalah kemanusiaan dan ada dalam agenda kami, baik sebelum negosiasi ini maupun selama negosiasi itu," kata Khatibzadeh yang merujuk pada situasi warga negara Iran yang ditahan di AS.
Mengenai situasi terakhir pembicaraan nuklir di Wina, Khatibzadeh mengatakan pihaknya melihat kemajuan dalam negosiasi ke arah yang benar. Akan tetapi masalah yang sangat penting masih tetap ada sehingga memerlukan keputusan politik oleh Washington.
Upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015 dimulai kembali pada akhir November, setelah pembicaraan dihentikan pada Juni ketika Iran memilih Presiden ultrakonservatif Ebrahim Raisi. Kesepakatan 2015--yang disepakati oleh Iran, AS, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman--menawarkan bantuan sanksi kepada Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.
Baca juga: Kesepakatan Nuklir Dilakukan Jika Iran Bebaskan Tahanan Warga AS
Namun AS secara sepihak menarik diri pada 2018 di bawah presiden saat itu Donald Trump dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang mencekik. Ini mendorong Teheran untuk mulai membatalkan komitmennya. (AFP/OL-14)
Pemerintahan Donald Trump dilaporkan ingin singkirkan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel. AS tutup pintu diplomasi selama Diaz-Canel menjabat. Cek detailnya!
Teheran sebut laporan komunikasi dengan AS sebagai "kebohongan murni". Menlu Abbas Araghchi tegaskan Iran tidak pernah meminta gencatan senjata sejak perang pecah.
Ali Larijani kirim surat terbuka kepada pemimpin dunia Islam. Iran minta negara-negara Muslim tinjau ulang sikap di tengah perang lawan AS-Israel.
Tiongkok merespons permintaan Donald Trump terkait pengamanan Selat Hormuz. Beijing desak penghentian operasi militer dan fokus pada stabilitas ekonomi global.
Pangkalan udara Ali Al Salem di Kuwait diserang drone, menghancurkan aset udara Italia. Serangan terjadi di tengah retaliasi Iran pascakematian Ali Khamenei.
Iran tegaskan kendali penuh atas Selat Hormuz dan menantang AS kirim kapal perang ke Teluk Persia. Simak eskalasi konflik Iran-AS terbaru di sini.
Stasiun televisi Press TV Iran melaporkan pada Kamis (5/3) pagi bahwa militer menargetkan pasukan separatis anti-Iran itu, tanpa menyebutkan lokasi serangan tersebut.
DALAM dinamika politik global tahun 2026 yang kian memanas, pernyataan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, kembali mencuri perhatian dunia.
Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa Teheran telah memperkaya uranium hingga mencapai kemurnian 60%, suatu tingkat yang jauh melebihi kebutuhan energi sipil.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan siap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat jika status nuklir negaranya diakui, namun ia menutup pintu bagi Korea Selatan.
PARTAI Buruh Korea Utara membuka kongres, demikian dilaporkan media resminya, Jumat (20/2), yang menandai dimulainya pertunjukan politik untuk mengungkap fase berikutnya senjata nuklir
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan mulai berlaku pada 5 Februari 2011.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved