TEHERAN pada Senin (24/1) mengatakan ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan tentang dua masalah pembebasan tahanan Iran-AS dan pembicaraan Wina untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015.
"Itu dua jalan yang berbeda, tetapi jika pihak lain (AS) memiliki tekad, ada kemungkinan kita mencapai kesepakatan yang andal dan langgeng di keduanya dalam waktu singkat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh dalam konferensi pers mingguan.
Komentar Khatibzadeh muncul sebagai reaksi atas pernyataan yang dibuat oleh utusan AS untuk Iran, Robert Malley. Pada Minggu ia mengatakan tidak mungkin Washington akan mencapai kesepakatan kecuali jika Teheran membebaskan empat warga AS.
"Iran belum menerima prasyarat apa pun sejak hari pertama negosiasi," kata Khatibzadeh. Dia menambahkan, "Negosiasi cukup rumit dan seharusnya tidak menjadi lebih kompleks dengan komentar yang rumit."
Baca juga: Ratusan Pengurus Gereja Jerman Mengaku LGBT Tuntut Penerimaan
Empat warga AS yang ditahan di Iran ialah pengusaha Iran-Amerika Siamak Namazi, 50, dan ayahnya Baquer, 85, serta aktivis lingkungan Morad Tahbaz, 66, dan pengusaha Emad Sharqi, 57. "Ini masalah kemanusiaan dan ada dalam agenda kami, baik sebelum negosiasi ini maupun selama negosiasi itu," kata Khatibzadeh yang merujuk pada situasi warga negara Iran yang ditahan di AS.
Mengenai situasi terakhir pembicaraan nuklir di Wina, Khatibzadeh mengatakan pihaknya melihat kemajuan dalam negosiasi ke arah yang benar. Akan tetapi masalah yang sangat penting masih tetap ada sehingga memerlukan keputusan politik oleh Washington.
Upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015 dimulai kembali pada akhir November, setelah pembicaraan dihentikan pada Juni ketika Iran memilih Presiden ultrakonservatif Ebrahim Raisi. Kesepakatan 2015--yang disepakati oleh Iran, AS, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman--menawarkan bantuan sanksi kepada Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.
Baca juga: Kesepakatan Nuklir Dilakukan Jika Iran Bebaskan Tahanan Warga AS
Namun AS secara sepihak menarik diri pada 2018 di bawah presiden saat itu Donald Trump dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang mencekik. Ini mendorong Teheran untuk mulai membatalkan komitmennya. (AFP/OL-14)
