Tiongkok Kecam Parlemen Prancis Sebut Beijing Lakukan Genosida Uighur

TIONGKOK mengutuk resolusi parlemen Prancis pada Jumat (21/1) yang menyebut Beijing melakukan genosida terhadap penduduk Muslim Uighur.

Resolusi tersebut menambah panjang daftar negara-negara Barat yang telah mengkritik Beijing karena menempatkan sekitar satu juta orang Uighur di kamp-kamp kerja paksa.

Barat menyebut kekerasan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap warga Uighur sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

Majelis Nasional Prancis bergabung dengan Kanada, Belanda, Inggris dan Belgia di mana anggota parlemen telah meloloskan mosi serupa. Sementara, pemerintah Amerika Serikat secara resmi menuduh Tiongkok melakukan genosida di Xinjiang barat.

Tetapi Tiongkok menolak tuduhan semacam itu dan menyerang anggota parlemen Prancis pada Jumat (21/1).

"Resolusi Majelis Nasional Prancis tentang Xinjiang mengabaikan fakta dan pengetahuan hukum dan sangat mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian pada konferensi pers reguler.

"Tiongkok dengan tegas menentangnya," tambahnya.

Mosi Prancis itu diusulkan partai oposisi sosialis di Majelis Rendah Parlemen tetapi juga didukung oleh partai Republic on the Move (LREM) yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron.

Resolusi tidak mengikat oleh Majelis Nasional Prancis itu diadopsi dengan 169 suara mendukung dan hanya satu yang menentang pada Kamis (19/1).

Dukung perlindungan minoritas di Xinjiang

Resolusi itu menyerukan kepada pemerintah Prancis untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam komunitas internasional dan dalam kebijakan luar negerinya terhadap Republik Rakyat Tiongkok untuk melindungi kelompok minoritas di wilayah Xinjiang.

"Tiongkok adalah kekuatan besar. Kami mencintai orang-orang Tiongkok. Tapi kami menolak untuk tunduk pada propaganda dari rezim yang mengandalkan kepengecutan dan keserakahan untuk melakukan genosida di depan mata," kata Ketua Partai Sosialis Olivier Faure.

Dia menceritakan kesaksian kepada parlemen dari para penyintas Uighur yang menceritakan kondisi di dalam kamp-kamp di mana pria dan perempuan tidak dapat berbaring di sel, menjadi sasaran pemerkosaan dan penyiksaan, serta transplantasi organ secara paksa.

Pemerintah Prancis telah menolak untuk menyebut perlakuan Tiongkok terhadap minoritas Uighur sebagai "genosida", dengan alasan bahwa itu adalah istilah hukum yang hanya dapat dibuktikan dengan penyelidikan yudisial.

Beijing telah menolak permintaan berulang kali dari Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi wilayah tersebut untuk menyelidiki. (AFP/Nur/OL-09)