Sikap Tiongkok Berdampak Negatif

PENGADILAN Tetap Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Den Haag, Belanda, sedang menyidangkan arbitrase Laut China Selatan (LCS) yang diajukan Filipina.

Manila berusaha menunjukkan bahwa klaim Beijing atas wilayah di perairan penting itu salah dan tidak berdasar.

Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, mengatakan jika Tiongkok menolak untuk menaati putusan pengadilan, itu akan menimbulkan dampak sangat negatif.

"Namun, kami tidak bisa mejatuhkan sanksi (kepada Tiongkok). Karena itu, kami terus melakukan pendekatan ke Tiongkok dengan menggunakan rule of law," ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Tanizaki mengungkapkan sengketa di Laut China Selatan, yang melibatkan Tiongkok, Brunei, Filipina, Vietnam, dan Malaysia, sangat kompleks.

Negara-negara itu, termasuk Jepang, memiliki hubungan saling ketergantungan, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.

"Sangat kompleks. Secara politik dan militer Tiongkok sudah terisolasi, tetapi dari segi ekonomi kami interdependent. Kami tidak bisa sepenuhnya mengisolasi Tiongkok," tegasnya.

Ia mencontohkan Jepang ialah eksportir terbesar ketiga bagi Tiongkok setelah Hong Kong dan Taiwan.

Amerika Serikat menduduki peringkat keempat. Sekitar 25 ribu perusahaan 'Negeri Sakura' berinvestasi di 'Negeri Panda'.

"Jadi kami negara-negara yang sangat interdependent," ujarnya.

Ketika ditanya apakah negara-negara anggota ASEAN bisa menyetop aksi reklamasi yang dilakukan Tiongkok di Laut China Selatan, Tanizaki menegaskan, "Bahkan Amerika Serikat pun tidak bisa."

Ia menilai saat ini ialah momentum tepat bagi anggota ASEAN untuk melakukan konsolidasi.

Ia menaksir negara-negara anggota akan bersatu mengirim pesan keras kepada Tiongkok sebelum putusan arbitrase keluar. (Hym/I-2)