AMERIKA Serikat, Uni Eropa dan 20 negara lain mengutuk Taliban atas tuduhan pembunuhan terhadap mantan polisi dan perwira intelijen di Afghanistan.
Pernyataan pada Sabtu tersebut muncul setelah Human Rights Watch (HRW) menerbitkan sebuah laporan yang mendokumentasikan pembunuhan atau hilangnya setidaknya 47 anggota Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan.
Baca juga: 10 Kasus Covid-19 Terdeteksi di Kapal Pesiar dengan Ribuan Penumpang
Negara-negara tersebut mengatakan mereka sangat prihatin dengan tuduhan tersebut dan menggarisbawahi bahwa tindakan yang dituduhkan itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan bertentangan dengan amnesti yang diumumkan Taliban untuk mantan pejabat Afghanistan.
Mereka meminta Taliban untuk menegakkan amnesti bagi mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan dan mantan pejabat pemerintah untuk memastikan bahwa itu ditegakkan di seluruh negeri dan di seluruh jajaran mereka. Juga, mereka mendesak penyelidikan yang cepat dan transparan atas pembunuhan yang dilaporkan tersebut.
Negara-negara tersebut termasuk Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Ukraina.
Untuk diketahui, Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus ketika pemerintah yang didukung AS di Kabul runtuh setelah pasukan Amerika meninggalkan negara itu.
Kelompok bersenjata itu, yang ingin mendapatkan pengakuan internasional, telah berjanji bahwa pemerintahannya akan berbeda dengan pemerintahan sebelumnya pada 1990-an.
Tetapi pemerintah baru tersebut terus melakukan hukuman kekerasan, dan PBB telah menyatakan keprihatinan tentang tuduhan yang kredibel bahwa Taliban telah melakukan pembunuhan balasan sejak kemenangan mereka.
Dalam laporannya, HRW mengatakan para pemimpin Taliban telah mengarahkan pasukan keamanan yang menyerah untuk mendaftar ke pihak berwenang guna diperiksa terkait hubungan dengan unit militer atau pasukan khusus tertentu, dan untuk menerima surat yang menjamin keselamatan mereka.
"Namun, Taliban telah menggunakan pemeriksaan ini untuk menahan dan mengeksekusi atau menghilangkan secara paksa individu dalam beberapa hari setelah pendaftaran mereka, meninggalkan tubuh mereka untuk ditemukan oleh kerabat atau komunitas mereka," kata HRW.
Kelompok itu mengatakan risetnya menunjukkan bahwa Taliban telah membunuh atau menghilangkan secara paksa lebih dari 100 mantan anggota pasukan keamanan Afghanistan di Provinsi Ghazni, Helmand, Kunduz dan Kandahar.
HRW juga mencatat bahwa Taliban telah mengumumkan pembentukan komisi untuk menyelidiki laporan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, pencurian dan kejahatan lainnya, tetapi mengatakan komisi tersebut belum mengumumkan penyelidikan atas pembunuhan yang dilaporkan.
"Klaim Taliban yang tidak didukung itu bahwa mereka akan bertindak untuk mencegah pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban pelaku tampaknya, sejauh ini, tidak lebih dari aksi hubungan masyarakat," kata HRW.
Taliban telah berulang kali membantah serangan sanksi terhadap mantan anggota pasukan keamanan dan pada akhir November, dikatakan telah membentuk komisi untuk membersihkan "orang-orang yang berkarakter buruk" dari jajaran mereka.
Dalam rekaman audio, Wakil Kepala Taliban dan Menteri Dalam Negeri Afghanistan Sirajuddin Haqqani mengimbau warga Afghanistan untuk bekerja sama dengan komisi tersebut dan tidak melindungi atau mendukung individu yang berkarakter buruk atas dasar persahabatan pribadi.
Belum ada negara yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban, sementara miliaran dolar aset dan dana Afghanistan di luar negeri telah dibekukan, bahkan ketika negara itu menghadapi krisis ekonomi dan kemanusiaan yang parah.
Para pejabat AS mengadakan pembicaraan dengan perwakilan Taliban di Qatar awal pekan ini, dan menyatakan keprihatinan mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia dan mendesak kelompok itu untuk menyediakan akses pendidikan di seluruh negeri di semua tingkatan bagi perempuan dan anak perempuan. (Al Jazeera/Nur/OL-6)
