Krisis Migran, Polandia Perpanjang Pembatasan Perbatasannya dengan Belarus

POLANDIA pada Selasa (30/11) memperpanjang langkah-langkah darurat yang membatasi akses ke perbatasannya dengan Belarus yang menjadi pusat krisis migran.

Kementerian Dalam Negeri mengumumkan perpanjangan keadaan darurat kontroversial yang melarang semua nonpenduduk--termasuk jurnalis dan LSM--dari daerah perbatasan sebagai tempat ribuan migran terutama Timur Tengah telah diblokir untuk memasuki Uni Eropa.

Negara-negara Barat menuduh rezim Presiden Belarus Alexander Lukashenko yang mendalangi krisis tersebut dan menimbulkan yang disebut ancaman hibrida ke Uni Eropa. Namun, itu dibantah oleh Minsk.

Parlemen Polandia yang dikontrol konservatif pada Selasa menolak amendemen Senat yang mengizinkan wartawan melakukan perjalanan ke perbatasan dan Presiden Andrzej Duda menandatangani langkah-langkah baru yang memungkinkan menteri dalam negeri untuk melarang akses ke bagian-bagian daerah perbatasan tergantung pada situasinya.

Di bawah hukum Polandia, keadaan darurat dapat berlangsung paling lama tiga bulan. Langkah-langkah saat ini dimulai pada September dan akan berakhir pada tengah malam.

Oposisi Polandia dan organisasi hak asasi manusia mengatakan tindakan darurat memberi Kementerian Dalam Negeri terlalu banyak kekuasaan dan bertentangan dengan konstitusi.

Menanggapi masuknya migran, Polandia membangun pagar kawat berduri dan mengumpulkan ribuan tentara di sepanjang 400 kilometer perbatasannya dengan Belarus. Ini membuat para migran terdampar di kamp-kamp.

Baca juga: PBB: 37% Populasi Dunia Belum Menggunakan Internet

Media Polandia memperkirakan setidaknya 12 orang tewas di kedua sisi perbatasan. Human Rights Watch pekan ini mengatakan Polandia berbagi tanggung jawab atas penderitaan para migran di daerah perbatasan dan menuduh Warsawa dan Minsk melakukan pelanggaran HAM berat. (AFP/OL-14)