Meski Ditekan AS, Israel Ogah Balik lagi ke UNESCO

ISRAEL tidak akan kembali ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dalam waktu dekat. Padahal ada upaya Amerika Serikat untuk menekan negeri Yahudi itu.

Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel Alon Ushpiz mengatakan itu kepada media pada Minggu (21/11). Hubungan tegang Israel dengan UNESCO dimulai ketika menjadi badan PBB pertama yang memberikan status negara anggota ke Palestina pada 2011. 

Israel menarik keanggotaannya dari badan warisan pada tengah malam 31 Desember 2018 setelah bertahun-tahun berselisih atas inklusi Palestina. AS dilaporkan menekan Israel untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya.

Baca juga: Diplomat Uni Eropa Tolak Kebijakan Permukiman Yahudi di Tepi Barat

"Kembalinya keanggotaan UNESCO akan memengaruhi cara masyarakat internasional memandang Otoritas Palestina dan posisi kami yaitu Otoritas Palestina bukanlah negara," kata Usphiz di radio Israel sebagaimanan dikutip dari Alaraby.

Pengakuan UNESCO atas kenegaraan Palestina mendorong Israel dan AS untuk menghentikan pembayaran kepada organisasi tersebut, sehingga kehilangan hak suara mereka pada 2013. Kedua negara akhirnya membanting pintu sepenuhnya pada 2019 di bawah mantan Presiden AS Donald Trump.

Sekarang, Presiden Joe Biden ingin AS kembali sebagai anggota pemungutan suara. Langkah ini akan mengharuskan Kongres untuk membatalkan undang-undang yang melarang pendanaan organisasi PBB mana pun yang memberikan keanggotaan penuh kepada kelompok-kelompok yang tidak diakui oleh AS sebagai negara, dalam hal ini Palestina .

Untuk membangun daya tarik politik untuk mosi tersebut, pemerintahan Biden telah menekan Israel untuk juga kembali ke UNESCO. UNESCO memberikan keanggotaan secara independen dari badan-badan PBB lain yang sebagian besar belum mengakui Palestina sebagai negara.

Baca juga: Abbas Kutuk Serangan Israel terhadap Gubernur Palestina

Majelis Umum PBB juga secara de facto mengakui kenegaraan Palestina pada 2012 ketika meningkatkan statusnya dari misi pengamat menjadi negara nonanggota. Ketegangan antara Israel dan UNESCO juga mengkristal di sekitar beberapa keputusan UNESCO yang mengkritik tindakan Israel untuk mengubah warisan budaya dan sejarah di wilayah Palestina yang diduduki dan Jerusalem Timur yang diklaim Israel sebagai bagian dari ibu kotanya.

Pada Mei 2017, UNESCO mengeluarkan resolusi yang mengkritik tindakan yang diambil oleh Israel sebagai kekuatan pendudukan untuk mengubah karakter dan status kota suci Jerusalem. (OL-14)