LIOR Yavne, direktur eksekutif organisasi Israel Akevot, yang menggunakan arsip untuk mempromosikan hak asasi manusia, mengatakan sebelum dipaksa mundur, pemerintah Israel bermaksud menjadikan Jalur Gaza sebagai bagian integral dari Israel.
"Israel mendeklarasikan wilayah di Jalur Gaza sebagai zona militer untuk tujuan membangun permukiman," katanya. Itu sejalan dengan perkembangan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, sekarang menjadi rumah bagi sekitar 475.000 orang Yahudi.
Sejarawan Universitas Tel Aviv, Eyal Zisser, mengatakan Ben-Gurion dan pejabat Israel lain telah membuat berbagai komentar tentang penyaplokan Gaza, Palestina, ke Israel. Akan tetapi niat mereka tidak pasti dan bergantung pada banyak faktor, terutama tindakan Washington.
Baca juga: Mengenang Pendudukan Pertama Israel di Gaza 3 November 1956
"Jelas posisi beberapa (pada 1956) adalah 'jika Amerika mengizinkan saya, saya akan tinggal di sini (di Gaza)'," katanya.
Yavne mencatat era tersebut menandai awal Israel menentang hukum internasional tentang pendudukan.
Shabtai Rosene, penasihat hukum kementerian luar negeri saat itu, turun tangan setelah membaca rancangan proklamasi yang dia anggap bisa menjadi aneksasi ilegal Gaza. Rosene mencatat bahwa di bawah undang-undang domestik, menteri pertahanan memiliki wewenang untuk menyatakan (Gaza) sebagai tunduk pada hukum Israel.
Baca juga: Nasionalisasi Suez Dorong Israel Ingin Kuasai Gaza
Namun, dia memperingatkan, negara-negara lain mungkin menyimpulkan pencaplokan Israel atas Gaza bertentangan dengan hukum internasional. Kementerian pertahanan mundur, lantas Israel akan secara sepihak mencaplok Yerusalem timur dan Dataran Tinggi Golan setelah perang 1967. Langkah ini pun oleh sebagian besar ditolak oleh komunitas internasional. (AFP/OL-14)
