Presiden Ajak Pemimpin G20 Wujudkan Ekosistem Rantai Pasok Global yang Tangguh

MESKI perlahan bangkit, perekonomian global masih sangat rapuh. Disrupsi rantai pasok akibat pandemi covid-19 telah menghambat terwujudnya fondasi ekonomi yang kuat dan inklusif.

Jika hal tersebut terus dibiarkan, permasalahan akan semakin pelik, seperti kelangkaan barang yang memicu kenaikan harga secara signifikan. Tidak hanya itu, produktivitas industri juga akan terdampak sehingga memengaruhi kesejahteraan penduduk dunia.

Hal itu merupakan pandangan Presiden Joko Widodo pada KTT Rantai Pasok Global yang digelar di sela-sela KTT G20 di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10).

Baca juga: Jokowi: Prioritaskan Negara Rentan dan Berkembang dalam Agenda SDGs

Dampak disrupsi, ucap Jokowi, jauh lebih terasa bagi negara berkembang. Pada masa pandemi, negara-negara berkembang tidak memiliki akses yang cukup terhadap vaksin, alat kesehatan dan obat-obatan.

"Dari sini kita tahu bahwa kita punya tugas untuk mewujudkan ekosistem rantai pasok global yang tangguh, 'diversified' dan berkelanjutan. Tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga harus berkelanjutan dan membangun," ujar Jokowi.

Dalam kaitan tersebut, kepala negara menyampaikan beberapa pandangan. Untuk jangka pendek, ada dua hal yang menurutnya harus direalisasikan, yaitu reaktivasi konektivitas global dan peningkatan peran swasta.

Terkait poin pertama, ia mendorong seluruh negara di dunia menerapkan pengakuan dan keberterimaan vaksin secara universal, sesuai standar WHO.

"Sekaligus memfasilitasi pemulihan perjalanan internasional yang nondiskriminatif," ucapnya.

Adapun, poin kedua, ia berharap kapasitas dan kesempatan sektor swasta dalam mengakses rantai pasok global dapat diprbesar. Inilah yang telah dilakukan Indonesia melalui pembenahan regulasi dan peningkatan iklim usaha dengan menerbitkan UU Cipta Kerja.

"Kami juga terus mendorong dan mempercepat transformasi digital dan otomatisasi untuk meningkatkan ketelusuran rantai pasokan serta memperluas akses para pelaku usaha pada rantai pasok, termasuk UMKM," imbuhnya.

Sementara, untuk jangka panjang, Jokowi mengatakan perlu adanya kolaborasi seluruh negara untuk tiga hal krusial.

Pertama, penguatan infrastruktur logistik. Dunia harus kompak mendukung investasi dan kerja sama teknologi guna memperkuat kapasitas dan sebaran infrastruktur logistik, terutama bagi negara berkembang.

"Melalui kemitraan swasta dan pemerintah, Indonesia sedang membangun dan memperbaharui 30 pelabuhan di seluruh wilayah," tutur mantan wali kota Solo itu.

Kedua, diversifikasi sumber pasokan. Presiden meyakini bahwa kerja sama investasi dan industri antarnegara serta penguatan arus perdagangan yang saling menguntungkan adalah kunci.

Ketiga, risiko terbesar di jangka panjang adalah proteksionisme perdagangan yang berpotensi merusak rantai pasok global.

"Kita harus bekerja sama dengan semangat saling mendukung, bukan saling membatasi, mendorong kebijakan yang konstruktif dan tidak diskriminatif, sesuai dengan prinsip hukum internasional, sekaligus menghormati konteks nasional dan hak berdaulat tiap negara," tandasnya. (OL-1)