Jokowi: Prioritaskan Negara Rentan dan Berkembang dalam Agenda SDGs

AKIBAT pandemi covid-19, target penurunan kemiskinan ekstrem dunia tidak tercapai. PBB mencatat angka kemiskinan yang dicanangkan berada di level 7,5% pada 2021, justru naik ke posisi 9,4%.

Presiden Joko Widodo melihat situasi buruk tersebut harus segera diselesaikan. Caranya adalah dengan melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

"Kita harus segera beraksi agar dunia tidak jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita, G20, harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, sembilan tahun lagi," ujar Jokowi saat berpidato pada sesi KTT G20 yang membahas tentang pembangunan berkelanjutan di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10).

Baca juga: Indonesia Usulkan Tiga Upaya Percepatan Pencapaian SDGs

Ada tiga strategi yang diusulkan kepala negara. Yang pertama, menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan.

Menurut dia, inisiatif 'debt service suspension' serta tambahan alokasi Special Drawing Rights dari IMF senilai US$650 miliar menjadi langkah penting.

"Ini bisa memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi," jelasnya.

Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang.

Kesenjangan pendanaan yang melebar dari US$2,5 triliun per tahun menjadi US$4,2 triliun per tahun, harus menjadi perhatian serius.

"Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup kesenjangan pendanaan SDGs, termasuk melalui 'blended finance' harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan juga harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang," papar mantan wali kota Solo itu.

Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.

PBB mencatat setidaknya ada delapan negara yang berada di tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara di level risiko tinggi bagi 'lost generation', terutama karena menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan.

Indonesia sendiri, lanjutnya, telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi pada sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi penduduk yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan.

"Namun banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation. Hanya dengan cara itu kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapa pun," tandasnya. (OL-1)