Indonesia Usulkan Tiga Upaya Percepatan Pencapaian SDGs

PRESIDEN Joko Widodo mendorong agar negara-negara G20 mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Presiden menekankan SDGs harus semakin diperjuangkan lantaran karena pandemi covid-19, kemiskinan global naik. Pemenuhan pembangunan berkelanjutan pun terancam terhambat.

"Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita, G20, harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, sembilan tahun lagi," ucap Jokowi saat berpidato pada sesi yang membahas pembangunan berkelanjutan di KTT G20 Roma, Italia, Minggu (31/10) waktu setempat.

SDGs merupakan payung besar bagi pemenuhan hak-hak pembangunan yang berkelanjutan. Akibat pandemi, ujar Jokowi, kemiskinan ekstrem dunia meningkat dari yang semula diproyeksikan 7,5% di 2021 menjadi 9,4%.

Baca juga: Indonesia Jadi Presiden G20, Jokowi Undang Pemimpin Dunia ke Bali pada 2022

Masih akibat pandemi, imbuh Jokowi, rantai pasok global turut terganggu tidak hanya menggoyahkan kebutuhan industri tetapi juga mengganggu stabilitas kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang terganggu itu termasuk pangan khususnya di negara-negara berkembang.

Presiden Jokowi menyampaikan usulan tiga upaya bersama G20 yang perlu dilakukan. Pertama, menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan.

Menurut Jokowi, inisiatif debt service suspension serta tambahan alokasi hak penarikan khusus atau special drawing rights (SDR) senilai US$650 miliar menjadi langkah penting. Hal itu untuk memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah berkonsentrasi melawan pandemi. 

Kedua, kemitraan global perlu diperkuat untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Kesenjangan pendanaan yang melebar dari US$2,5 triliun per tahun menjadi US$4,2 triliun per tahun harus menjadi perhatian serius.

"Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja  di negara berkembang," ujar Jokowi.

Ketiga, Jokowi menyampaikan perlunya peningkatan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan. Hal itu terutama untuk sektor kesehatan, fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.

Terkait itu, PBB mencatat setidaknya delapan negara berada di tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara dengan risiko tinggi mengalami fenomena lost generation karena menurunnya kesempatan pendidikan dan lapangan pekerjaan.

Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi kelompok paling rentan dan pengangguran. Namun, masih banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi.

"G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation. Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden menghadiri sesi tersebut yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menlu Retno Marsudi. (OL-1)