Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo melanjutkan lawatan luar negerinya ke Glasgow, Skotlandia, seusai menghadiri rangkaian KTT G20 di Roma, Italia. Di Glasgow, Presiden akan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim COP26.
Presiden Jokowi, demikian ia disapa, beserta rombongan bertolak dari Bandara Internasional Fiumicino, Roma, Minggu (31/) malam sekitar pukul 20.00 waktu setempat.
Melepas keberangkatan Presiden di Bandara Fiumicino antara lain Duta Besar RI untuk Italia RA Esti Andayani dan Atase Pertahanan RI Roma Kolonel Laut Wachyad.
Selama di Roma, Presiden mengikuti sesi KTT G20 dan pertemuan-pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara maupun organisasi internasional.
Di hari pertama, Presiden mengikuti sesi KTT G20 tentang ekonomi dan kesehatan global. Presiden juga menjadi salah satu pembicara kunci pada side event KTT G20 yang membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan.
Presiden juga menggelar tiga pertemuan bilateral bersama pemimpin negara yaitu Perdana Menteri Australia, Presiden Perancis, Presiden Turki dan pertemuan dengan Bank Dunia.
Di hari kedua, Jokowi berbicara pada sesi KTT G20 yang membahas topik perubahan iklim, energi, dan lingkungan hidup, dan sesi yang membahas pembangunan berkelanjutan. Presiden juga menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Dewan Eropa, Charles Michel dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Di sela-sela KTT G20 juga digelar KTT Rantai Pasok Global. Pada konferensi itu, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin untuk mewujudkan ekosistem rantai pasok global yang tangguh.
Presiden Jokowi menyampaikan beberapa pandangan dalam KTT Rantai Pasok Global yaitu pembukaan kembali konektivitas global termasuk mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja. Jokowi mendorong pengakuan vaksin secara universal agar tak diskriminatif bagi para pelaku perjalanan.
"Kita perlu memastikan pengakuan dan keberterimaan vaksin secara universal, sesuai standar WHO, sekaligus memfasilitasi pemulihan perjalanan internasional yang non-diskriminatif," ujarnya.
Indonesia juga menyuarakan peningkatan kapasitas dan kesempatan sektor swasta mengakses rantai pasok global. Di sisi Indonesia, sudah dilakukan pembenahan regulasi dan peningkatan iklim usaha, antara lain melalui UU Cipta Kerja.
Untuk jangka panjang, Presiden Jokowi menyatakan perlunya kolaborasi setiap negara untuk penguatan infrastruktur logistik. Semua negara dipandang perlu mendukung investasi dan kerjasama teknologi terutama bagi negara berkembang.
Kemudian, diversifikasi sumber pasokan. Jokowi menekankan pentingnya kerja sama investasi dan industri antarnegara serta penguatan arus perdagangan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, perlu menjadi perhatian pula terkait risiko terbesar di jangka panjang yakni proteksionisme perdagangan yang berpotensi merusak rantai pasok global. (OL-13)
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Dorong G20 Perkuat Arsitektur Kesehatan ...
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved