Presiden: Indonesia Bisa Jadi Teladan Atasi Perubahan Iklim

INDONESIA bisa menjadi teladan dalam penanganan perubahan iklim. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di Roma, Italia, Minggu (31/10).

Dalam forum tingkat dunia itu, kepala negara menjabarkan sejumlah kebijakan pemerintah terkait perbaikan lingkungan yang dinilai sudah memberikan hasil optimal. Salah satu contoh adalah sinergi pengawasan titik-titik api yang akhirnya mampu menurunkan angka kebakaran hutan hingga 82% dibandingkan tahun sebelumya.

Selain itu, ada pula program-program yang telah menurunkan tingkat deforestasi secara signifikan. Bahkan, menjadi yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia berkomitmen menerapkan pembangunan berbasis rendah karbon dan teknologi hijau dengan membangun industri hijau di Kalimantan Utara.

“Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga telah melakukan rehabilitasi tiga juta hektare lahan kritis pada 2010-2019,” ujar Jokowi.

Penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup, sambugnya, harus dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata. G20 harus bisa memberi contoh kepada dunia. Seluruh anggota harus bekerja sama mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

"G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal. Tidak boleh ada yang saling menyalahkan," ucap Jokowi.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan penyelesaian masalah perubahan iklim harus berjalan beriringan dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs. Kembali, Jokowi mencontohkan kebijakan yang telah dilakukan Indonesia.

Pemerintah telah menargetkan 'Net Sink Carbon' untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya pada 2030 dan 'Net Zero' di tahun 2060 atau lebih cepat. Kawasan 'Net Zero' inilah yang sudah mulai dikembangkan dalam bentuk Industri Kawasan Hijau seluas 13.200 hektare. Kawasan itu sepenuhnyanakan menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan 'green product'.

“Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan 'carbon pricing' juga perlu segera dijalankan agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” jelas Presiden.

Dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Jokowi sedianya sudah mengingatkan pentingnya pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan.

“Saya ingin berikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi,” papar Presiden.

Jokowi juga berharap, pada saat presidensi Indonesia di forum G20 tahun depan, sudah ada sebuah platform global yang dapat ditawarkan melalui kemitraan global dan dukungan pendanaan internasional bagi transisi energi. “Kita perlu pastikan bahwa transisi ke energi baru terbarukan berjalan seiringan dengan prinsip -energy security, accessibility, and affordability,” tandasnya. (OL-15)