Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Luar Negeri Sudan Mariam al-Mahdi mengatakan bahwa negara itu telah ditahan sejak kudeta militer awal pekan ini. Dia pun menolak untuk berunding dengan para jenderal yang memimpin perebutan kekuasaan tersebut.
Pada Senin, militer menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan pejabat tinggi lainnya, membubarkan pemerintah, menyatakan keadaan darurat nasional dan meluncurkan tindakan keras mematikan terhadap pengunjuk rasa damai.
Jenderal Abdel Fattah al-Burhan - pemimpin de facto Sudan sejak penggulingan Presiden Omar al-Bashir 2019 - memimpin pengambilalihan itu. Dikatakannya, itu dimaksudkan untuk memperbaiki jalannya transisi pasca-Bashir.
"Kami semua ditahan dalam kondisi ini karena kami tidak bisa lagi berkomunikasi satu sama lain," kata Mahdi kepada AFP dalam sebuah wawancara telepon, pada Sabtu waktu setempat (30/10).
"Kami harus bergantung pada orang-orang yang secara kebetulan menelepon kami dari luar negeri dan meminta mereka untuk memeriksa orang lain (di Sudan) untuk kami," katanya.
Seorang tokoh terkemuka dari Partai Umma, terbesar di Sudan, dan putri Sadiq al-Mahdi, perdana menteri yang terpilih secara demokratis terakhir yang digulingkan oleh Bashir dalam kudeta tahun 1989, Mariam al-Mahdi adalah salah satu dari sedikit pemimpin sipil yang tidak ditangkap oleh militer.
Layanan internet sebagian besar telah diblokir sejak kudeta, dan panggilan telepon pun terganggu. Aktivis pro-demokrasi juga telah ditangkap sejak pengambilalihan militer, termasuk saudara laki-laki Mahdi sendiri, Wakil Partai Umma Sedeeq al-Sadiq al-Mahdi.
Pada Sabtu, sekitar 11 pengunjuk rasa telah tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap demonstrasi anti-kudeta, menurut petugas medis.
Media lokal melaporkan dalam beberapa hari terakhir bahwa Burhan menyarankan agar Hamdok membentuk pemerintahan baru setelah pengambilalihan militer. "Perdana Menteri Hamdok adalah seorang patriot, seorang intelektual, dan seorang politisi. Dia tidak akan pernah menjadi bagian dari lelucon ini," kata Mahdi.
Dia menyebut kudeta itu sebagai bentuk pengkhianatan dan dia juga tidak akan pernah bernegosiasi dengan militer serta akan menolak menjadi bagian dari pemerintahan yang diinginkan oleh mereka. "Saya belum pernah berdiskusi dengan salah satu dari mereka dan saya tidak akan pernah melakukannya," katanya.
Sudan telah dipimpin sejak Agustus 2019 oleh dewan penguasa sipil-militer yang seharusnya mengawasi pemerintahan sipil penuh. Pengaturan itu berada di bawah tekanan yang meningkat sebelum kudeta.
Mahdi, yang menjabat sebagai menteri luar negeri pada Februari, mengatakan dia selalu memperlakukan militer dengan hormat. "Tapi apa yang mereka lakukan pada 25 Oktober adalah pengkhianatan," ucapnya.
Dia mengecam tindakan keras terhadap aksi protes damai sebagai tindakan tidak rasional dan tidak bertanggung jawab dan menyesalkan adanya pertumpahan darah. Dia juga menyerukan agar semua tahanan politik dibebaskan. (AFP/OL-13)
Baca Juga: Jokowi Berada di Baris Terdepan Sesi Foto Bersama Pemimpin Negara G20
Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia antara Guinea dan Maroko, terjadi kudeta yang menggulingkan Presiden Guinea Alpha Conde.
Kepala Dewan Militer Sudan yang berkuasa, Jenderal Awad Ibn Ouf, mengumumkan pengunduran dirinya setelah dilantik pada Kamis malam menyusul penggulingan presiden sebelumnya, Omar al-Bashir.
ECOWAS mengatakan negara anggota mereka akan menutup perbatasan darat dan udara dengan Mali serta akan menjatuhkan sanksi bagi para pelaku kudeta di negara itu.
Goita telah beberapa kali terlihat bersama sejumlah pemimpin militer Mali di televisi pada Selasa (18/8) dan Rabu (19/8). Namun, kala itu, dia tidak mengeluarkan pernyataan apa pun.
Dewan Perdamaian dan Keamanan Pan-Afrika, Rabu (19/8), mengatakan penangguhan akan tetap berlaku sampai pemulihan tatanan konstitusional di negara Afrika Barat itu selesai.
Koalisi oposisi Mali, M5-RFP, mengatakan mereka akan bekerja sama dengan junta militer untuk membentuk sebuah peta jalan.
PENGUASA militer Sudan menghadapi tekanan berat dari pengunjuk rasa dan pemerintah Barat, untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil yang baru.
KONFLIK antara pengunjuk rasa dari warga sipil melawan penguasa militer terbaru di Sudan mulai memanas.
PENGUASA militer Sudan, Kamis (16/5), menangguhkan pembicaraan penting dengan para pemrotes tentang pemerintahan sipil.
PASUKAN keamanan Sudan menyerang kamp protes di ibu kota. Akibatnya sekitar 13 orang tewas dalam insiden tersebut.
PENGUASA militer Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan militer telah memutuskan untuk membatalkan kesepakatan dengan para pengunjuk rasa.
Enam puluh orang tewas dalam penumpasan dua hari terhadap para demonstran Sudan yang dilakukan oleh pasukan militer dan paramiliter Sudan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved