Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
SEORANG jenderal di Sudan, Senin (25/10), menyatakan negara dalan keadaan darurat dan membubarkan pemerintahan yang tengah memimpin transisi demokrasi di negara itu setelah para prajurit menahan pemimpin sipil negara tersebut. PBB menyebut aksi itu sebagai kudeta.
Pernyataan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan di televisi itu terjadi setelah militer menahan pemerintah Sudan yang tengah memimpin proses transisi menuju pemerintahan sipil pascapenggulingan Omar al-Bashir pada April 2019 lalu.
"Untuk mengembalikan revolusi ke jalurnya, kami memutuskan untuk menyatakan negara dalam keadaan darurat, membubarkan komisi pemerintahan transisi, dan membubarkan kabinet," ujar Burhan sembari mengumumkan dibentuknya pemerintahan baru.
Baca juga: Khamenei: Negara Arab Berdosa Normalisasi Hubungan dengan Israel
Bentrokan terjadi di Khartoum, ibu kota Sudan, pascapidato itu dengan kementerian informasi menyebut prajurit menembakkan peluru tajam ke arah demonstran yang menolak kudeta di depan markas militer.
Tiga demonstran tewas sementara 80 lainnya terluka saat militer menanggapi keras aksi demonstrasi yang menentang kudeta itu.
"Pemerintahan sipil adalah pilihan rakyat," seru para demonstran sembari mengibarkan bendera.
"Tolak pemerintahan militer," lanjut mereka.
Aksi bentrokan antara demonstran dan militer mayoritas terjadi di luar markas militer di Khartoum setelah para prajurit menahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok, para menterinya, dan anggota sipil komisi negara Sudan.
Mereka ditangkap karena menolak mendukung aksi kudeta militer itu.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam aksi kudeta itu dan meminta agar para pemimpin sipil Sudan dibebaskan.
"Saya mengecam keras kudeta militer di Sudan. Perdana Menteri Hamdok dan semua penjabat lain harus segera dibebaskan," tegas Guterres. (AFP/OL-1)
Presiden AS Donald Trump desak Brasil hentikan proses hukum terhadap Jair Bolsonaro. Presiden Lula menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Brasil.
Bersaksi di pengadilan, mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, membantah keterlibatannya dalam upaya kudeta terhadap Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.
Mahkamah Agung Brasil memutuskan mengadili mantan Presiden Jair Bolsonaro atas tuduhan upaya kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.
Peneliti Imparsial menilai beberapa muatan dalam RUU TNI seperti hendak mengembalikan dwi fungsi ABRI dan pasal kudeta, karena memperbolehkan militer aktif duduk di jabatan sipil.
MANTAN Presiden Brasil Jair Bolsonaro didakwa mendalangi upaya kudeta terkait kerusuhan di ibu kota Brasilia pada 2023.
FETULLAH Gulen, pemimpin utama organisasi Fetullah (FETÖ) yang dinilai bertanggung jawab atas upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli di Turki, dilaporkan meninggal dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved