Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMERINTAH Indonesia dengan tegas menolak seluruh tuduhan yang dilontarkan Vanuatu bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Ketiga PTRI New York Sindy Nur Fitri saat menggunakan hak jawab Indonesia atas pernyataan yang disampaikan Vanuatu dalam Sidang ke-76 Majelis Umum PBB, pada Sabtu (25/9).
"Kami secara tegas menolak seluruh tuduhan tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan yang terus dipelihara oleh Vanuatu. Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong serta hanya memicu konflik yang sedihnya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa," katanya di markas PBB seperti dikutip dari laman YouTube Kementerian Luar Negeri RI, pada Minggu (26/9).
Vanuatu, katanya, berupaya mengesankan dunia seolah-olah negara tersebut peduli terhadap isu-isu HAM. "Pada kenyataannya, HAM versi mereka diputar-balikkan dan sama sekali tidak hirau atas tindak teror keji serta tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata," tegasnya.
Untuk diketahui, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman Weibur menyinggung masalah pelanggaran hak asasi manusia di dunia yang masih terjadi secara luas dalam pidato virtualnya di Sidang Umum PBB. "Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia. Forum Pasifik dan pemimpin ACP di antara para pemimpin lain telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat dan memberikan penilaian independen terhadap situasi hak asasi manusia," tuturnya, seperti dikutip dari laman situs web PBB.
Namun, kata dia, sampai saat ini hanya ada sedikit perkembangan terkait masalah HAM di sana. "Saya berharap masyarakat internasional melalui proses yang dipimpin oleh PBB dengan serius memperhatikan masalah ini dan menanganinya secara adil," ucapnya.
Lebih lanjut, Sindy mengatakan bahwa Vanuatu secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan aparat penegak hukum. Mereka, tambahnya, ialah orang-orang yang mendedikasikan hidup untuk masyarakat Papua.
"Kenyataannya, Vanuatu justru membela separatisme dengan kedok keprihatinan HAM yang dibuat-buat. Apakah ini pemahaman Vanuatu mengenai HAM? Vanuatu terus menerus mencoba mempertanyakan status Papua sebagai bagian utuh Indonesia yang tidak lagi perlu diperdebatkan," jelasnya.
Dikatakannya, tuduhan Vanuatu tersebut telah melanggar tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB dan bertentangan dengan Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States. "Kita tidak boleh membiarkan penghinaan terhadap Piagam PBB semacam ini terus dilakukan di forum ini," tegasnya.
Baca juga: Personel Satgas Nemangkawi Gugur dalam Kontak Tembak di Kiwirok
Indonesia, terang Sindy, merupakan negara pluralistis dengan semangat demokrasi, menghormati penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. "Kami terus berupaya memenuhi komitmen untuk mempromosikan dan melindungi HAM," ucapnya. "Demokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintah yang baik, dan keadilan sosial merupakan komponen vital dalam mewujudkan HAM. Seluruh warga negara kami diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang sosial budaya, agama, atau ekonomi," tegasnya. (OL-14)
INDONESIA tengah berada di bawah ancaman tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington DC dari Rio de Janeiro.
Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan semua negara, tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan, ia menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat sangat baik.
Presiden Trump kirim surat ke 14 negara umumkan tarif baru hingga 40% mulai 1 Agustus. Indonesia termasuk yang dikirim surat.
PEMERINTAH Indonesia dan berbagai organisasi relawan internasional mengecam keras serangan udara Israel yang menewaskan Dr Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
SULIT menjadi Indonesia. Bukan lantaran tak punya sumber daya, melainkan karena harapan selalu membuncah melebihi kapasitas institusi yang mengelola.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved