Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PEMERINTAH Indonesia dengan tegas menolak seluruh tuduhan yang dilontarkan Vanuatu bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Ketiga PTRI New York Sindy Nur Fitri saat menggunakan hak jawab Indonesia atas pernyataan yang disampaikan Vanuatu dalam Sidang ke-76 Majelis Umum PBB, pada Sabtu (25/9).
"Kami secara tegas menolak seluruh tuduhan tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan yang terus dipelihara oleh Vanuatu. Tuduhan tersebut menciptakan harapan palsu dan kosong serta hanya memicu konflik yang sedihnya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa," katanya di markas PBB seperti dikutip dari laman YouTube Kementerian Luar Negeri RI, pada Minggu (26/9).
Vanuatu, katanya, berupaya mengesankan dunia seolah-olah negara tersebut peduli terhadap isu-isu HAM. "Pada kenyataannya, HAM versi mereka diputar-balikkan dan sama sekali tidak hirau atas tindak teror keji serta tidak manusiawi yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata," tegasnya.
Untuk diketahui, Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman Weibur menyinggung masalah pelanggaran hak asasi manusia di dunia yang masih terjadi secara luas dalam pidato virtualnya di Sidang Umum PBB. "Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia. Forum Pasifik dan pemimpin ACP di antara para pemimpin lain telah meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat dan memberikan penilaian independen terhadap situasi hak asasi manusia," tuturnya, seperti dikutip dari laman situs web PBB.
Namun, kata dia, sampai saat ini hanya ada sedikit perkembangan terkait masalah HAM di sana. "Saya berharap masyarakat internasional melalui proses yang dipimpin oleh PBB dengan serius memperhatikan masalah ini dan menanganinya secara adil," ucapnya.
Lebih lanjut, Sindy mengatakan bahwa Vanuatu secara sengaja menutup mata ketika kelompok kriminal separatis bersenjata membunuh para perawat, tenaga kesehatan, guru, pekerja konstruksi, dan aparat penegak hukum. Mereka, tambahnya, ialah orang-orang yang mendedikasikan hidup untuk masyarakat Papua.
"Kenyataannya, Vanuatu justru membela separatisme dengan kedok keprihatinan HAM yang dibuat-buat. Apakah ini pemahaman Vanuatu mengenai HAM? Vanuatu terus menerus mencoba mempertanyakan status Papua sebagai bagian utuh Indonesia yang tidak lagi perlu diperdebatkan," jelasnya.
Dikatakannya, tuduhan Vanuatu tersebut telah melanggar tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB dan bertentangan dengan Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States. "Kita tidak boleh membiarkan penghinaan terhadap Piagam PBB semacam ini terus dilakukan di forum ini," tegasnya.
Baca juga: Personel Satgas Nemangkawi Gugur dalam Kontak Tembak di Kiwirok
Indonesia, terang Sindy, merupakan negara pluralistis dengan semangat demokrasi, menghormati penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial. "Kami terus berupaya memenuhi komitmen untuk mempromosikan dan melindungi HAM," ucapnya. "Demokrasi, supremasi hukum, tata kelola pemerintah yang baik, dan keadilan sosial merupakan komponen vital dalam mewujudkan HAM. Seluruh warga negara kami diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang sosial budaya, agama, atau ekonomi," tegasnya. (OL-14)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Brussel, Belgia, mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu pimpinan tertinggi Uni Eropa untuk mempercepat IEU-CEPA
Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.
Donald Trump pada hari Kamis (10/7) menyatakan rencananya untuk menetapkan tarif menyeluruh sebesar 15% atau 20% untuk sebagian besar negara mitra dagang.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi menaikkan tarif impor terhadap barang dari 22 negara.
INDONESIA tengah berada di bawah ancaman tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington DC dari Rio de Janeiro.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kelangkaan bahan bakar di Jalur Gaza akibat blokade Israel semakin mendekati titik krisis.
SEDIKITNYA 798 warga Palestina tewas oleh pasukan militer Israel selagi mereka mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025.
LAPORAN baru dari Israel menuduh Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang selama serangan 7 Oktober. Namun, seorang pejabat tinggi PBB membantahnya.
AMERIKA Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved