Pakistan Serukan Pencairan Aset Afghanistan

PAKISTAN, pada Senin (20/9), meminta kekuatan dunia untuk membuka blokir miliaran dolar aset Afghanistan yang dibekukan setelah pengambilalihan oleh Taliban, tetapi mengatakan pihaknya tidak mengharapkan pengakuan segera dari pemerintah baru.

Menjelang pembicaraan tentang Afghanistan di Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan prioritas paling mendesak adalah mencegah keruntuhan ekonomi yang lebih dalam dari negara tetangga yang dapat memicu bencana kemanusiaan.

"Di satu sisi, Anda mengumpulkan dana segar untuk mencegah krisis dan di sisi lain uang yang menjadi milik mereka - milik mereka - tidak dapat mereka gunakan," kata Qureshi kepada wartawan.

"Saya pikir pembekuan aset tidak membantu situasi. Saya akan sangat mendesak kekuatan yang ada bahwa mereka harus meninjau kembali kebijakan itu dan memikirkan pencairan (aset tersebut)," katanya. "Ini akan menjadi langkah membangun kepercayaan juga dan itu juga bisa mendorong perilaku positif," tambahnya.

Untuk diketahui, Amerika Serikat (AS) membekukan aset bank sentral Afghanistan senilai US$9,5 miliar (S$12,8 miliar) dan pemberi pinjaman internasional telah menjauhi Afghanistan, waspada memberikan uang yang dapat digunakan oleh Taliban.

Pakistan adalah pendukung utama rezim Taliban pada tahun 1996-2001 dan telah lama menghadapi tuduhan AS bahwa dinas intelijennya memicu kelompok tersebut dalam pertempuran dua dekade melawan pasukan NATO dan pemerintahan yang mendapat dukungan dari Barat yang sekarang telah runtuh.

Saat menyerukan keterlibatan dengan Taliban, Qureshi tampaknya memiliki pendirian yang sama dengan AS bahwa terlalu dini untuk membangun hubungan formal.

"Saya tidak berpikir ada orang yang terburu-buru untuk mengakui pada tahap ini dan Taliban harus mengawasi itu," kata Qureshi.

Jika Taliban menginginkan pengakuan tersebut, lanjutnya, mereka harus lebih sensitif dan lebih menerima opini internasional.

Qureshi menyuarakan harapan bahwa Taliban akan lebih inklusif setelah membentuk pemerintahan sementara yang memasukkan tokoh-tokoh yang masuk daftar hitam PBB atas tuduhan terorisme.

Namun dia mengatakan dia melihat hal positif dari Taliban termasuk deklarasi amnesti dan kesediaan untuk memasukkan kelompok etnis selain kelompok Pashtun yang dominan. "Tren ini yang harus didorong," katanya.

Aktivis dan saksi mata mengatakan kenyataan di lapangan berbeda dari janji Taliban, dengan perempuan dan anak perempuan sudah kecualikan dari pekerjaan dan pendidikan bahkan tanpa pengumuman resmi oleh kelompok tersebut. (Straits Times/Nur/OL-09)