Pemerintah Bayangan Myanmar Serukan Perlawanan terhadap Junta Militer

PEMERINTAH bayangan Myanmar, yang dibentuk oleh penentang kekuasaan militer, menyerukan pemberontakan terhadap junta pada Selasa (7/9).

Dalam pidatonya, penjabat presiden Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Duwa Lashi La mengatakan bahwa pemerintah bayangan, yang terdiri dari anggota di pengasingan atau persembunyian, menyatakan keadaan darurat.

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Itu memicu gelombang aksi protes oleh pendukung pro-demokrasi, dan ratusan kematian ketika pasukan keamanan berusaha memadamkan demonstrasi tersebut.

Beberapa penentang kekuasaan militer telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata, di bawah panji-panji Pasukan Pertahanan Rakyat, dan telah menjalin aliansi dengan beberapa milisi etnis yang telah lama melihat tentara Myanmar sebagai musuh mereka.

Duwa Lashi La menyerukan pemberontakan melawan kekuasaan teroris militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing di setiap sudut negara.

Bulan lalu, penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing mengambil peran perdana menteri dalam pemerintahan sementara yang baru dibentuk dan berjanji untuk mengadakan pemilu yang baru pada tahun 2023.

Baca juga : Lagi, Israel Serang Gaza Balas Balon Pembakar

Junta sendiri telah mencap NUG dan Pasukan Pertahanan Rakyat sebagai kelompok teroris.

Dalam pidatonya, Duwa Lashi La mengatakan bahwa administrator yang ditunjuk militer harus segera meninggalkan posisinya. Dia mendesak anggota pasukan keamanan untuk bergabung dengan mereka dan untuk pasukan etnis di daerah perbatasan untuk menyerang militer.

Segera setelah kudeta pada Februari, gerakan pembangkangan sipil dibentuk dalam upaya untuk melemahkan kekuasaan militer.

Milisi yang dibentuk dengan tergesa-gesa itu juga telah terlibat dalam pertempuran dengan tentara meskipun sering tampak beroperasi secara independen.

ASEAN telah memimpin upaya diplomatik untuk mengakhiri kekerasan dan membuka dialog antara penguasa militer dan lawan mereka.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Kyodo, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof mengatakan bahwa militer telah menerima usulannya untuk gencatan senjata hingga akhir tahun untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan.

Menanggapi itu, seorang aktivis pro-demokrasi dan anggota NUG lainnya mengatakan junta tidak dapat dipercaya untuk menghormati kesepakatan semacam itu.

Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan untuk dimintai tanggapan tentang gencatan senjata tersebut ataupun mengenai pidato NUG. (CNA/OL-2)