Taliban Minta Mantan Pasukan Afghanistan Bergabung

TALIBAN meminta mantan anggota pasukan Afghanistan untuk bergabung dengan penguasa yang baru.

"Pasukan Afghanistan yang dilatih dalam 20 tahun terakhir akan diminta untuk bergabung kembali dengan departemen keamanan bersama anggota Taliban," kata Juru Bicara Zabihullah Mujahid pada konferensi pers di ibu kota Kabul, Senin (6/9). Mujahid menambahkan bahwa setiap pemberontakan terhadap kekuasaan mereka akan mendapat pukulan keras, setelah mengatakan mereka telah merebut Lembah Panjshir sebagai kantong perlawanan terakhir.

"Imarah Islam sangat sensitif tentang pemberontakan. Siapa pun yang mencoba memulai pemberontakan akan dipukul dengan keras. Kami tidak akan membiarkan yang lain," kata Mujahid. "Siapa pun yang mengangkat senjata dan memulai perlawanan lain, tanpa keraguan, akan menjadi musuh kami," ucapnya.

"Perang telah berakhir. Negara ini keluar dari krisis. Sekarang saatnya untuk perdamaian dan rekonstruksi. Kami membutuhkan orang-orang untuk mendukung kami," jelasnya.

Tiga minggu setelah merebut kekuasaan tetapi belum ada pemerintahan yang diumumkan sejauh ini. Juru bicara itu mengatakan sistem sementara akan diumumkan untuk memungkinkan perubahan.

"Keputusan akhir telah diambil. Kami sekarang sedang mengerjakan masalah teknis," katanya. "Kami akan mengumumkan pemerintahan baru segera setelah masalah teknis diselesaikan," tambahnya.

Masalah utama bagi Taliban yaitu pembukaan kembali bandara di Kabul yang merupakan lokasi evakuasi besar-besaran pimpinan AS pada waktu lalu. Qatar telah bekerja dengan Taliban untuk membuat bandara kembali beroperasi dan Mujahid mengatakan upaya serius sedang dilakukan untuk memulihkan operasi tersebut.

"Tim teknis dari Qatar, Turki, dan UEA bekerja keras untuk memperbaiki peralatan," katanya. Ia menambahkan penerbangan internasional akan segera dilanjutkan.

Baca juga: Taliban Klaim Berhasil Rebut Lembah Panjshir

Sejak mereka merebut kekuasaan bulan lalu, Taliban telah mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional yang khawatir pemerintahan itu akan serupa dengan rezim brutal pada periode 1996 hingga 2001 ketika mereka pertama kali berkuasa. Mujahid mengatakan kepada wartawan pada konferensi pers bahwa Afghanistan memiliki hak untuk diakui. "Masyarakat internasional harus membuka kedutaan mereka di Kabul," katanya. (AFP/OL-14)