Polisi Thailand Bentrok dengan Demonstran di Depan Kediaman Perdana Menteri

POLISI Thailand bentrok dengan ratusan demonstran yang menentang larangan berkumpul di pusat kota Bangkok, tempat mereka berusaha berbaris di depan kediaman Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk menuntut pengunduran dirinya karena krisis covid-19 di negara itu.

Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet dari jalan raya yang ditinggikan sebagai tanggapan terhadap aksi para demonstran yang mencoba menurunkan kontainer yang digunakan sebagai penghalang jalan, dalam konfrontasi hari ketiga minggu ini.

Aktivis dari kelompok Thalufah, yang dipimpin pemuda, telah berjanji melakukan protes secara damai setelah demonstrasi minggu ini juga berakhir dengan polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan mereka, saat mereka mendesak agar Prayuth digulingkan.

Baca juga: Dubes RI untuk Inggris Ajak Mahasiswa Aktif Dukung Diplomasi RI-Inggris

"Prayuth, keluar!" teriak para pengunjuk rasa saat mereka memulai pawai dari Monumen Kemenangan Bangkok, Jumat (13/8) sore hari.

Mereka menyalahkan Prayuth karena keliru mengelola krisis covid-19 yang pada Jumat (13/8) mencetak rekor kasus baru di Thailand.

"Pengelolaan covid-19 yang gagal oleh pemerintah telah menyebabkan warga mati. Hari ini kami di sini untuk menyingkirkan Prayuth," kata aktivis Songpon "Yajai" Sonthirak di awal aksi.

Pihak berwenang memperingatkan segala bentuk protes yang melanggar peraturan covid-19 dan mengatakan mereka mengajukan tuntutan dalam 300 kasus terhadap orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi baru-baru ini.

"Tujuan polisi adalah untuk menjaga perdamaian," kata kepala polisi Bangkok Pakapong Pongpetra kepada wartawan.

"Mereka yang bergabung dalam protes berisiko terinfeksi dan juga melanggar undang-undang lain," imbuhnya.

Gerakan protes yang dipimpin pemuda Thailand, yang mendapat dukungan luas selama berbulan-bulan demonstrasi besar dan sering tahun lalu, mendapatkan kembali momentumnya, bertepatan dengan wabah covid-19 terburuk di negara itu.

Beberapa pemimpin inti tetap dalam tahanan menunggu persidangan atas tuduhan penghasutan dan menyebabkan kerusuhan, di antara pelanggaran lainnya. (Straitstimes/OL-1)