Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
HUBUNGAN bilateral antara Indonesia dan Tiongkok yang berjalan selama 71 tahun terakhir, diketahui berjalan baik dan lancar. Contoh kerja sama Indonesia dan Tiongkok antara lain, di bidang kesehatan kerja sama terkait vaksin covid-19 dan alat kesehatan untuk menangani pandemi, bidang ekonomi Tiongkok menjadi investor nomor dua terbesar serta rekan dagang terbesar Indonesia, bidang militer, dan sebagainya.
Tiongkok juga mulai mendekati pemerintah daerah di provinsi-provinsi di Indonesia seperti Bengkulu, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan lainnya.
Direktur Institute for Global and Strategic Studies, Zulfikar Rahmat mengatakan, fokus politik luar negeri Tiongkok adalah ekonomi.
“Politik luar negeri tiongkok adalah ekonomi, sehingga apapun yang dilakukan Tiongkok ujungnya adalah ekonomi begitu juga di Indonesia,” kata Zulfikar dalam diskusi publik Hubungan Indonesia-Tiongkok, pada Kamis (29/7).
Namun, dia memperingatkan bahwa hubungan yang semakin kuat antara Indonesia dan Tiongkok terutama di bidang ekonomi berpotensi membuat Indonesia bergantung pada negara tersebut.
“Ada kemungkinan bahwa Indonesia akan bergantung di Tiongkok. Tanda-tandanya sudah mulai kelihatan dan ini tentu akan berbahaya,” tuturnya.
Baca juga: PM Australia: Vaksinasi Bukan Berarti Mengakhiri Penguncian
Zulfikar menjelaskan, setidaknya terdapat lima dampak yang ditimbulkan jika Indonesia terlalu bergantung dengan Tiongkok yakni, risiko ekonomi, risiko impor, risiko hubungan antara Indonesia-Amerika, posisi tawar yang lemah, dan meningkatnya sentimen anti Tiongkok.
Dia menuturkan, Indonesia harus lebih berani bernegosiasi dengan Tiongkok dalam bekerja sama dan tidak hanya menerima apa adanya sehingga negara kita tidak terlalu bergantung pada Tiongkok. Selain itu, Zulfikar menekankan bahwa Indonesia perlu memperluas hubungan bilateralnya agar tidak bergantung pada satu negara.
“Sebagai suatu negara kita tidak mungkin tidak bekerjasama dengan negara lain apalagi negara sebesar Tiongkok, tapi jangan sampai ketika kita berhubungan dengan Tiongkok kita terlalu bergantung,” tegasnya.
“Sebenarnya Tiongkok yang butuh Indonesia daripada Indonesia butuh Tiongkok sehingga kita harus punya bargaining power. Ini jadi PR kita ketika kita berhadapan dengan Tiongkok jangan sampai kita nunduk-nunduk, accepting apa adanya, tidak berani bernegosiasi,” tandasnya. (OL-4)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelasaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia.
Restu presiden tersebut juga diberikan setelah banyak negara meminta Indonesia untuk terlibat dalam menjaga perdamaian di Gaza.
dengan kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), tidak ada lagi hambatan ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa
Dia juga memberikan apresiasi kepada sang pelatih, Indra Wijaya atas kontribusi besar dalam pencapaiannya kali ini.
PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan sukses merebut gelar juara di ajang Macau Terbuka 2025 setelah mengalahkan wakil Malaysia, Justin Hoh.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (31/7) yang mengubah tarif timbal balik terhadap puluhan negara.
Darmawan Utomo mengapresiasi sejumlah kesepakatan penting yang dicapai Menteri Luar Negeri Republik Belarus selama kunjungannya di Indonesia.
Kerja sama biosekuriti yang kuat tidak hanya membantu melindungi masing-masing negara, tetapi juga kesehatan, stabilitas, dan ketahanan seluruh kawasan.
Dalam konteks 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Inggris, kedua negara bersiap melangkah ke babak baru melalui penandatanganan kemitraan strategis pada September mendatang.
Sejumlah perusahaan Belanda sebelumnya telah berminat untuk berinvestasi di sektor pertanian Indonesia, meskipun sempat menghadapi beberapa kendala.
Pemerintah Indonesia terus berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Uni Eropa, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang jadi saksi penandatanganan 12 nota kesepahaman (MoU) strategis dalam kunjungan resmi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved