PBB Jika Serangan Taliban tidak Dihentikan, Banyak Korban Berjatuhan

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa Afghanistan dapat mengalami jumlah kematian warga sipil tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Dalam hal ini, jika serangan Taliban di seluruh negeri tidak bisa dihentikan.

Diketahui, kekerasan meningkat sejak awal Mei, ketika Taliban meningkatkan operasi yang bertepatan dengan penarikan terakhir pasukan asing pimpinan Amerika Serikat (AS).

Laporan yang dirilis pada Senin waktu setempat, mendokumentasikan korban sipil pada semester I 2021. Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) memperkirakan angka kematian menyentuh tingkat satu tahun tertinggi, sejak misi tersebut mulai melaporkan lebih dari satu dekade lalu.

UNAMA juga memperingatkan bahwa pasukan Afghanistan dan pasukan pro-pemerintah bertanggung jawab atas seperempat dari total korban sipil. "Jumlah warga sipil Afghanistan yang belum pernah terjadi sebelumnya, jika kekerasan yang meningkat tidak dapat dibendung," pungkas Kepala UNAMA Deborah Lyons.

"Saya memohon kepada para pemimpin Taliban dan Afghanistan untuk memperhatikan lintasan konflik yang suram dan mengerikan. Bagaiamana dampaknya yang menghancurkan terhadap warga sipil," imbuhnya.

Pada semester I 2021, sekitar 1.659 warga sipil tewas dan 3.254 lainnya terluka. Catatan itu meningkat 47% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan korban sipil sangat tajam pada Mei dan Juni, yang merupakan periode awal serangan Taliban pada tahun ini.

"Yang sangat mengejutkan dan sangat memprihatinkan adalah perempuan dan anak hampir setengah dari total korban sipil," bunyi laporan tersebut.

UNAMA menyalahkan elemen anti-pemerintah atas 64% korban sipil. Termasuk, sekitar 40% yang disebabkan oleh Taliban dan hampir 9% oleh kelompok ISIS. Sekitar 16% korban disebabkan unsur anti-pemerintah yang tidak dapat ditentukan.

Namun, pasukan Afghanistan dan pasukan pro-pemerintah bertanggung jawab atas 25% kasus kematian. UNAMA mengatakan sekitar 11% korban disebabkan baku tembak dan pihak bertanggung jawab yang tidak dapat ditentukan.(AFP/OL-11)