PERDANA Menteri (PM) Libanon Saad Hariri mengundurkan diri pada Kamis waktu setempat. Dirinya merasa gagal membentuk pemerintahan dalam delapan bulan terakhir.
Hariri mengundurkan diri setelah pertemuan singkat dengan Presiden Michel Aoun di Istana Baabda. "Saya mundur dari pembentukan pemerintahan," ujar Hariri kepada wartawan.
"Aoun menuntut beberapa amandemen yang dia anggap penting. Serta, menyatakan kita tidak akan bisa mencapai pemahaman yang sama. Semoga Tuhan menyelamatkan negara ini," imbuhnya.
Baca juga: Krisis Ekonomi, Sebagian Besar Wanita Libanon Sulit Beli Pembalut
Sebelumnya, Aoun menuduh Hariri sudah memutuskan untuk mundur sebelum pertemuan mereka. "Hariri menolak amandemen apapun terkait perubahan kementerian, pembagian sektarian dan nama-nama yang terkait dengan mereka," bunyi pernyatan Kantor Presiden Libanon.
Dalam sebuah wawancara dengan TV Al Jadeed Lebanon, Hariri mengatakan dia memilih kandidatnya berdasarkan keahlian dan kemampuan untuk mereformasi ekonomi. Namun, Aoun memiliki pandangan yang berbeda.
"Saya mengundurkan diri pada 2019, karena saya menginginkan pemerintahan para ahli. Jika kita membentuk pemerintahan Michel Aoun, negara tidak akan selamat," pungkas Hariri.
"Masalah utama negara ini adalah Michel Aoun, yang bersekutu dengan Hizbullah, yang pada akhirnya melindunginya. Jika seseorang tidak dapat melihatnya maka mereka buta," seru dia.
Baca juga: Facebook Sebut Peretas di Iran Targetkan Personel Militer AS
Kebuntuan politik telah berlangsung sejak pengangkatan kembali Hariri pada Oktober lalu. Sekalipun ada tekanan diplomatik dari Prancis, Arab Saudi dan Amerika Serikat. Uni Eropa mengancam akan menerapkan sanksi terhadap pejabat Libanon, yang mencegah pemerintah baru untuk mengambil alih kekuasaan.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan pengunduran diri itu merupakan "perkembangan yang mengecewakan" bagi rakyat Lebanon. Dikatakannya dalam sebuah pernyataan, politik Lebanon telah menyia-nyiakan waktu selama sembilan bulan terakhir.
Libanon dijalankan di bawah sistem pembagian kekuasaan berbasis sekte agama. Jabatan politik dan keamanan yang penting dialokasikan ke sekte yang berbeda. Presiden merupakan seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Muslim Sunni dan Ketua Parlemen seorang Muslim Syiah.(AlJazeera/OL-11)
