Kamis 15 Juli 2021, 12:08 WIB

Junta Myanmar Kecam PBB Terkait Resolusi Rohingya

Atikah Ishmah Winahyu | Internasional
Junta Myanmar Kecam PBB Terkait Resolusi Rohingya

AFP/STR
Warga etnik Rohingya bercengkrama di kamp pengungsian Thet Kay Pyin di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

 

JUNTA Myanmar menolak resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan rekonsiliasi dengan minoritas Rohingya. Mereka mengecam tuduhan sepihak atas perlakuan negara Asia Tenggara itu terhadap komunitas tanpa kewarganegaraan tersebut.

Negara itu berada dalam kekacauan sejak pemerintah Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta, Februari lalu, yang memicu aksi protes prodemokrasi besar-besaran.

Pada Senin (12/7), Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan dialog dan rekonsiliasi yang konstruktif dan damai, sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar, termasuk Muslim Rohingya.

Baca juga: PBB Sebut UU Media Sosial Persempit Hak Warga Negara

“Resolusi itu berdasarkan informasi palsu dan tuduhan sepihak," kata kementerian luar negeri junta dalam sebuah pernyataan sebagai respon atas resolusi tersebut, Rabu (14/7).

"Istilah Rohingya, yang diciptakan dengan agenda politik yang lebih luas juga tidak diakui dan ditolak oleh pemerintah.”

“Komunitas itu tidak pernah diakui sebagai kebangsaan etnik Myanmar," tambahnya.

Di Myanmar, Rohingya telah lama dilihat sebagai penyelundup dari Bangladesh dan kewarganegaraan, hak, serta akses mereka ditolak ke layanan dasar di negara itu.

Lebih dari 700.000 warga Rohingya, saat ini, mendekam di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh setelah serangan militer pada 2017 terhadap komunitas mereka di negara bagian Rakhine barat, yang sekarang membuat negara itu menghadapi tuduhan genosida.

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing telah menolak kata Rohingya dan menyebutnya sebagai istilah imajiner.

Resolusi PBB juga menyuarakan dukungan tegas bagi rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka dan menyerukan penghentian segera pertempuran dan permusuhan.

Tiongkok, salah satu dari 47 anggota Dewan HAM PBB, mengatakan tidak dapat bergabung dengan konsensus tetapi tetap tidak bersikeras membawa teks tersebut ke pemungutan suara.

Lebih dari 900 orang telah dibunuh oleh militer sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal. (Straitstimes/OL-1)

Baca Juga

AFP/Javed Tanveer.

Tembakan Awali Bom Bunuh Diri saat Salat Jumat Masjid Syiah Afghanistan

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 23:30 WIB
Serangan itu terjadi hanya seminggu setelah serangan bunuh diri terhadap jemaah Syiah di masjid dalam kota utara Kunduz yang diklaim oleh...
Antara

Pejabat di Malaysia Dibebaskan dari Kewajiban Karantina

👤Ant 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 23:02 WIB
Dengan syarat mereka mengikuti protokol perjalanan yang ketat dan terbatas bagi kunjungan...
AFP/Joe Klamar.

Iran Kecam PBB Tutup Mata terhadap Nuklir Israel

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 15 Oktober 2021, 21:53 WIB
Israel secara luas diyakini sebagai satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah dengan hingga 300 hulu...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Risma Marah dan Gaya Kepemimpinan Lokal

ika melihat cara Risma marah di Gorontalo, hal itu tidak terlalu pas dengan norma, etika, dan kebiasaan di masyarakat.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya