PARA warga Hong Kong mengantre pada Kamis (24/6) untuk edisi terakhir dari tabloid pro demokrasi Apple Daily setelah ditutup paksa di bawah undang-undang keamanan nasional baru. Ini mengakhiri 26 tahun perjalanan koran itu melawan para pemimpin otoriter Tiongkok.
Penghentian tiba-tiba koran populer merupakan hantaman keras bagi kebebasan Hong Kong dan memperdalam kegelisahan mengenai pusat keuangan internasional tersebut tetap dapat menjadi pusat media atau tidak ketika Tiongkok berusaha untuk membasmi perbedaan pendapat.
Ratusan orang dari kelas pekerja di distrik Mongkok mengantre hingga kamis dini hari untuk mendapatkan edisi terakhir. Beberapa juga meneriakkan, "Apple Daily, kita akan bertemu lagi!" Seorang wanita dengan nama Candy kepada AFP mengatakan, "Itu sangat mengejutkan. Dalam dua minggu, pemerintah bisa menggunakan undang-undang keamanan nasional ini untuk membongkar perusahaan yang terdaftar."
Beberapa jam kemudian, para pedagang mulai melakukan perdagangan yang ramai dengan para komuter di Central, pusat keuangan kota. "Itu sangat tiba-tiba," ujar seorang pelajar bernama Tim kepada AFP. "Saya pikir Hong Kong telah memasuki masa kegelapan."
Tiongkok mengaplikasikan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada tahun lalu setelah kota itu diguncang oleh protes demokrasi yang besar dan sering disertai kekerasan pada 2019. Penuntutan Apple Daily dipicu oleh artikel dan kolom yang diduga mendukung sanksi internasional terhadap Tiongkok, pandangan yang sekarang dianggap ilegal.
Pemilik Jimmy Lai, kepala editor Ryan Law, dan CEO Cheung Kim-hung telah didakwa berkolusi dengan pasukan asing untuk merusak keamanan nasional Tiongkok dan ditahan. Pada Rabu lalu, Yeung Ching-Kee, salah satu kolumnis papan atas ditangkap dengan tuduhan yang sama.
Sejumlah perusahaan media lokal maupun internasional mempertanyakan masa depan mereka di Hong Kong. Beberapa media internasional juga memiliki kantor pusat yang terletak di Hong Kong. Mereka tertarik dengan regulasi bisnis yang ramah dan ketentuan kebebasan berbicara yang tertulis dalam konstitusi. (OL-14
