Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
RATUSAN demonstran pro-demokrasi berunjuk rasa di Bangkok pada Kamis (24/6) untuk menuntut kepala pemerintah mundur dari jabatannya.
Aksi protes itu dilakukan pada peringatan 89 tahun Revolusi Siam, pemberontakan yang mengubah Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.
Hampir setiap hari Bangkok diguncang aksi protes terhadap pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Prayut Chan-O-Cha pada paruh kedua tahun 2020.
Akan tetapi, gerakan pro-demokrasi telah kehilangan mereda setelah merebak wabah Covid-19 dan aparat keamanan memenjarakan para pemimpin mahasiswa pro-demokrasi.
Pihak berwenang telah membatasi pertemuan publik karena kerajaan itu bergulat dengan gelombang infeksi ketiga, dengan jumlah kasus harian berkisar di sekitar angka 3.000.
Terlepas dari peringatan polisi, ratusan orang berkumpul di Monumen Demokrasi, sebuah persimpangan utama di Bangkok, dan berbaris ke arah Gedung Parlemen untuk memprotes pemerintahan Prayut, mantan kepala militer yang berkuasa dalam kudeta 2014.
Para pengunjuk rasa berkumpul di persimpangan sebelum fajar untuk upacara penyalaan lilin.
Som, seorang pelajar berusia 16 tahun yang mengikuti aksi protes, mengatakan dia tidak khawatir tentang risiko virus korona.
"Kami tidak pernah memiliki demokrasi yang sesungguhnya," kata Som. "Negara ini tidak akan kemana-mana,” imbuhnya.
Pemimpin mahasiswa, Parit "Penguin" Chiwarak, yang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik kerajaan dan dibebaskan dengan jaminan bulan lalu, berbaris mengikuti tabuhan genderang mengenakan mahkota emas plastik dan membawa bendera.
Seorang pengunjuk rasa berpakaian seperti Patung Liberty AS dan para demonstran membakar konstitusi palsu, pada minggu yang sama parlemen Thailand memperdebatkan perubahan pada piagam negara itu.
"Tuntutan kami tidak akan diturunkan. Konstitusi harus datang dari rakyat," kata Jatupat 'Pai' Boonpattararaksa melalui pengeras suara.
Beberapa demonstran membawa spanduk bertuliskan "Hapus 112", mengacu pada undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang memberi hukuman penjara 15 tahun bagi mereka yang terbukti menghina monarki.
Demonstrasi juga direncanakan di seluruh negeri, dari kota wisata Chiang Mai di utara hingga provinsi selatan Nakhon Si Thammarat.
Gerakan pro-demokrasi Thailand mengirimkan gelombang kejutan melalui pendirian negara itu tahun lalu, terutama tuntutan paling kontroversial para pengunjuk rasa - seruan untuk mereformasi cara kerja monarki.
Sekitar 150 orang telah didakwa sejak gerakan itu dimulai, dengan para pemimpin kunci didakwa dengan berbagai tuduhan di bawah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand yang keras.
Banyak dari mereka dibebaskan dengan jaminan, dengan syarat termasuk tidak melakukan aksi protes. Saat ini Thailand telah mencatat lebih dari 228.500 total kasus Covid-19 dan 1.744 kematian. (Aiw/Straitstimes/OL-09)
Pengujian, yang difokuskan pada Sungai Kok dan bagian-bagian Mekong, menunjukkan konsentrasi arsenik di empat dari lima lokasi pengambilan sampel melebihi batas standar 0,01 mg/L.
THAILAND mengalami peralihan kekuasaan yang tak biasa, Rabu (2/7), ketika Suriya Jungrungreangkit menjabat sebagai perdana menteri sementara hanya selama satu hari penuh.
KOALISI penguasa Thailand mulai goyah ketika pengadilan memberhentikan sementara Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra pada Selasa (1/7).
MAHKAMAH Konstitusi Thailand menangguhkan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada Selasa (1/7).
Situasi semakin rumit setelah rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen--yang kini menjabat Presiden Senat--bocor ke publik.
SELAMA lebih dari dua dekade, keluarga Shinawatra, salah satu dinasti politik paling berpengaruh di Thailand, mendominasi panggung politik kerajaan.
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved