PARA aktivis menuding Ebrahim Raisi, favorit dalam pemilihan presiden Iran, telah menggunakan posisinya di peradilan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk eksekusi massal tahanan politik.
Mereka mengatakan Raisi--yang sekarang memiliki kemenangan di depan mata pada Jumat (18/6) setelah saingan konservatif didiskualifikasi dalam pemeriksaan--harus menghadapi keadilan internasional daripada memimpin negaranya.
Pada usia 60, ulama kelas menengah itu masih relatif muda untuk seorang tokoh yang menduduki posisi kunci berturut-turut. Kariernya dimulai segera setelah jatuhnya Syah dalam revolusi Islam pada 1979.
Pada usia 20 tahun, ia diangkat menjadi jaksa untuk distrik Karaj dan kemudian Provinsi Hamadan. Sebelum 1985 ia dipromosikan menjadi wakil jaksa Teheran.
Dalam peran inilah, para juru kampanye menuduh bahwa Raisi memainkan peran penting dalam eksekusi ribuan tahanan oposisi, kebanyakan tersangka anggota Organisasi Mujahidin Rakyat Iran (MEK) yang dilarang. Para aktivis mengatakan, dia bagian dari Komite Kematian beranggotakan empat orang yang mengirim narapidana ke kematian mereka tanpa sedikit pun proses hukum.
Raisi, yang dilihat oleh beberapa media Iran sebagai calon penerus pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, telah membantah keterlibatan pribadi dalam pembunuhan pada 1988 itu. Tetapi ia memuji keputusan untuk melanjutkan eksekusi.
Dia kemudian menjadi kepala jaksa Teheran pada 1989. Pada 2004, ia menjabat sebagai wakil kepala pengadilan, posisi yang dia pegang selama 10 tahun.
Sejak 2019, ia menjabat sebagai kepala kehakiman. "Satu-satunya tempat Raisi yakni di pengadilan, bukan kursi kepresidenan," kata Shadi Sadr, direktur eksekutif Justice for Iran berbasis di London yang berkampanye menentang impunitas atas kejahatan di Iran.
"Fakta bahwa dia saat ini ialah kepala peradilan dan mencalonkan diri sebagai presiden menunjukkan tingkat impunitas yang dinikmati para pelaku kejahatan keji di Republik Islam Iran," katanya. (AFP/OL-14)
