PERSERIKATA Bangsa-Bangsa (PBB) secara tidak benar mengumpulkan dan membagikan data dari lebih dari 800.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh dan meneruskannya ke Myanmar, negara tempat mereka melarikan diri.
Hal tersebut disampaikan oleh Human Rights Watch (HRW) pada Selasa (15/6) dan mendesak untuk dilakukan penyelidikan.
Selama tiga tahun terakhir, badan pengungsi PBB, UNHCR, telah mencatat ratusan ribu pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh, yang memungkinkan Dhaka memberi mereka kartu identitas yang diperlukan untuk mengakses bantuan dan layanan penting.
Namun menurut laporan terbaru HRW, para pengungsi umumnya tidak diberi tahu bahwa data yang mereka berikan juga akan digunakan oleh pemerintah Bangladesh untuk menyerahkan rincian tentang mereka kepada pihak berwenang di negara tetangga Myanmar, dengan maksud untuk kemungkinan repatriasi.
UNHCR pun membantah hal tersebut. Juru Bicara UNHCR Andrej Mahecic mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya memiliki kebijakan yang jelas untuk memastikan pengamanan data yang mereka kumpulkan saat mencatat pengungsi di seluruh dunia.
Namun, HRW mengatakan para pengungsi kemungkinan besar tidak mengerti bahwa data yang dikumpulkan, termasuk foto, sidik jari, dan data biografi, dapat dibagikan pada Myanmar.
Hal tersebut, kata laporan itu, sangat mengkhawatirkan dalam kasus sekitar 880.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh, banyak dari mereka melarikan diri dari penumpasan tahun 2017 di Myanmar yang menurut penyelidik PBB sama dengan genosida.
"Praktik pengumpulan data oleh badan pengungsi PBB terhadap Rohingya di Bangladesh bertentangan dengan kebijakan badan itu sendiri dan membuat pengungsi menghadapi risiko lebih lanjut," kata Direktur Krisis dan Konflik HRW, Lama Fakih, dalam sebuah pernyataan.
Kelompok hak asasi tersebut mewawancarai 24 pengungsi Rohingya antara September 2020 dan Maret 2021 tentang pengalaman mereka dengan pencatatan UNHCR di Cox's Bazar.
Badan PBB itu bersikeras bahwa stafnya meminta izin kepada pengungsi Rohingya untuk membagikan data mereka untuk penilaian kelayakan repatriasi.
Mereka menjelaskan bahwa apa yang disebut Kartu Pintar yang diperlukan untuk mengakses bantuan akan dikeluarkan terlepas dari apakah mereka setuju untuk berbagi informasi tersebut.
Tetapi ada pengungsi yang mengatakan kepada HRW bahwa mereka tidak pernah diberitahu bahwa data tersebut akan digunakan untuk apa pun selain membangun akses bantuan.
Mereka diberi tanda terima dengan kotak yang dicentang yang menyatakan bahwa mereka telah menyetujui data itu dibagikan dengan Myanmar -- tetapi hanya dalam bahasa Inggris, yang hanya dapat dibaca oleh tiga orang.
"Apa yang menjadi sangat jelas bagi kami adalah bahwa Rohingya yang kami ajak bicara belum dimintai persetujuan," kata Peneliti Senior HRW Belkis Wille kepada AFP.
Dia mendesak UNHCR untuk melakukan penyelidikan untuk melihat dengan cermat mengapa keputusan pada saat itu dibuat seperti itu.
Wille mengakui bahwa sulit untuk menggeneralisasi berdasarkan ukuran sampel yang kecil dari pengungsi yang telah diajak bicara oleh HRW. Tapi dia menunjuk laporan bahwa Bangladesh telah mengirimkan data setidaknya 830.000 Rohingya ke Myanmar - hampir setiap pengungsi Rohingya di negara itu.
"Sulit membayangkan bahwa setiap orang akan setuju," katanya. (AFP/Nur/OL-09)
