Selasa 15 Juni 2021, 13:42 WIB

PBB Didesak untuk Selidiki Pembagian Data Pengungsi Rohingya

Nur Aivanni | Internasional
PBB Didesak untuk Selidiki Pembagian Data Pengungsi Rohingya

Miraj Kateb / AFP
Wilayah kamp penampungan pengungsi Rohingya asal Myanmar di Ukhia, Bangladesh.

 

PERSERIKATA Bangsa-Bangsa (PBB) secara tidak benar mengumpulkan dan membagikan data dari lebih dari 800.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh dan meneruskannya ke Myanmar, negara tempat mereka melarikan diri.

Hal tersebut disampaikan oleh Human Rights Watch (HRW) pada Selasa (15/6) dan mendesak untuk dilakukan penyelidikan.

Selama tiga tahun terakhir, badan pengungsi PBB, UNHCR, telah mencatat ratusan ribu pengungsi Rohingya di kamp-kamp Bangladesh, yang memungkinkan Dhaka memberi mereka kartu identitas yang diperlukan untuk mengakses bantuan dan layanan penting.

Namun menurut laporan terbaru HRW, para pengungsi umumnya tidak diberi tahu bahwa data yang mereka berikan juga akan digunakan oleh pemerintah Bangladesh untuk menyerahkan rincian tentang mereka kepada pihak berwenang di negara tetangga Myanmar, dengan maksud untuk kemungkinan repatriasi.

UNHCR pun membantah hal tersebut. Juru Bicara UNHCR Andrej Mahecic mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya memiliki kebijakan yang jelas untuk memastikan pengamanan data yang mereka kumpulkan saat mencatat pengungsi di seluruh dunia.

Namun, HRW mengatakan para pengungsi kemungkinan besar tidak mengerti bahwa data yang dikumpulkan, termasuk foto, sidik jari, dan data biografi, dapat dibagikan pada Myanmar.

Hal tersebut, kata laporan itu, sangat mengkhawatirkan dalam kasus sekitar 880.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh, banyak dari mereka melarikan diri dari penumpasan tahun 2017 di Myanmar yang menurut penyelidik PBB sama dengan genosida.

"Praktik pengumpulan data oleh badan pengungsi PBB terhadap Rohingya di Bangladesh bertentangan dengan kebijakan badan itu sendiri dan membuat pengungsi menghadapi risiko lebih lanjut," kata Direktur Krisis dan Konflik HRW, Lama Fakih, dalam sebuah pernyataan.

Kelompok hak asasi tersebut mewawancarai 24 pengungsi Rohingya antara September 2020 dan Maret 2021 tentang pengalaman mereka dengan pencatatan UNHCR di Cox's Bazar.

Badan PBB itu bersikeras bahwa stafnya meminta izin kepada pengungsi Rohingya untuk membagikan data mereka untuk penilaian kelayakan repatriasi.

Mereka menjelaskan bahwa apa yang disebut Kartu Pintar yang diperlukan untuk mengakses bantuan akan dikeluarkan terlepas dari apakah mereka setuju untuk berbagi informasi tersebut.

Tetapi ada pengungsi yang mengatakan kepada HRW bahwa mereka tidak pernah diberitahu bahwa data tersebut akan digunakan untuk apa pun selain membangun akses bantuan.

Mereka diberi tanda terima dengan kotak yang dicentang yang menyatakan bahwa mereka telah menyetujui data itu dibagikan dengan Myanmar -- tetapi hanya dalam bahasa Inggris, yang hanya dapat dibaca oleh tiga orang.

"Apa yang menjadi sangat jelas bagi kami adalah bahwa Rohingya yang kami ajak bicara belum dimintai persetujuan," kata Peneliti Senior HRW Belkis Wille kepada AFP.

Dia mendesak UNHCR untuk melakukan penyelidikan untuk melihat dengan cermat mengapa keputusan pada saat itu dibuat seperti itu.

Wille mengakui bahwa sulit untuk menggeneralisasi berdasarkan ukuran sampel yang kecil dari pengungsi yang telah diajak bicara oleh HRW. Tapi dia menunjuk laporan bahwa Bangladesh telah mengirimkan data setidaknya 830.000 Rohingya ke Myanmar - hampir setiap pengungsi Rohingya di negara itu.

"Sulit membayangkan bahwa setiap orang akan setuju," katanya. (AFP/Nur/OL-09)

Baca Juga

AFP/Alexander NEMENOV

Rusia Catat Rekor Kematian Harian Akibat Covid -19

👤Nur AivanniĀ  🕔Rabu 20 Oktober 2021, 19:09 WIB
Negara tersebut mencatat 34.074 kasus baru akibat virus korona, menurut penghitungan...
AFP.

Perubahan Iklim Dituding sebagai Penyebab Banjir India dan Nepal

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 18:59 WIB
Para ahli mengatakan bahwa mereka merupakan korban dari cuaca yang semakin tidak terduga dan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir di Asia...
Chris DELMAS / AFP

Facebook Diminta Hentikan Proyek Mata Uang Kripto

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 17:53 WIB
Facebook pada 2019 lalu mengumumkan rencana proyek mata uang kripto, namun, dengan segera ditentang legislator di berbagai...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya