DEPARTEMEN Keuangan AS memberikan sanksi kepada 16 pejabat senior Myanmar dan anggota keluarganya pada Senin (17/5).
Pejabat Myanmar yang masuk dalam daftar hitam Departemen Keuangan adalah empat anggota Dewan Administrasi Negara junta militer, tujuh menteri, ketua komisi pemilu yang dikendalikan militer, dan gubernur Bank Sentral Myanmar.
Tiga orang lainnya dalam daftar tersebut adalah anak-anak dari anggota Dewan Administrasi Negara yang telah dijatuhi sanksi sebelumnya setelah kudeta pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintah terpilih.
Sejak itu negara tersebut telah mengalami aksi protes dan aksi mogok yang telah diberhentikan dengan paksa, yang menyebabkan hampir 800 orang tewas, menurut kelompok pemantau lokal.
Dalam sebuah pernyataan, Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa rezim militer Myanmar dengan keras menekan gerakan pro-demokrasi di negara itu dan bertanggung jawab atas serangan kekerasan dan mematikan yang sedang berlangsung terhadap rakyat Burma, termasuk pembunuhan anak-anak.
Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa Kanada dan Inggris juga mengumumkan sanksi serupa terhadap anggota junta.
Sejak Februari 2021, AS dan negara-negara Barat lainnya terus menambahkan para pemimpin rezim militer serta BUMN yang mendanai ke dalam daftar sanksinya untuk menekan para jenderal agar kembali ke demokrasi.
Sanksi tersebut bertujuan untuk mengunci mereka dari perdagangan global dan sistem keuangan dengan melarang individu dan perusahaan AS, termasuk bank yang memiliki cabang AS, untuk berbisnis dengan mereka.
Sanksi tersebut juga memblokir aset apa pun yang mungkin dimiliki individu di bawah yurisdiksi AS.
Myanmar gempar sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Itu memicu pemberontakan besar-besaran yang berusaha ditumpas oleh pihak berwenang dengan kekuatan mematikan.
Setidaknya 796 orang telah tewas oleh pasukan keamanan sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal, sementara hampir 4.000 orang berada di balik jeruji besi. (AFP/Nur/OL-09)
