Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
JUNTA militer Myanmar melancarkan serangan udara untuk hari kedua secara beruntun ke wilayah yang dikuasai pemberontak di wilayah perbatasan dengan Thailand.
Myanmar dilanda kekacauan sejak junta militer menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi lewat kudeta pada 1 Februari yang memancing kemarahan warga negara Asia Tenggara itu.
Gerakan antijunta pun meraih dukungan dari kelompok pemberontak yang mengendalikan wilayah perbatasan Myanmar.
Baca juga: Pemerintah Persatuan Myanmar Desak ASEAN untuk Dukung Mereka
Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok pemberontak paling terkenal, mengecam kekerasan yang dilakukan junta militer terhadap para demonstran antikudeta.
Bentrokan dengan militer di wilayah yang dikuasai KNU telah meningkat sejak 1 Februari dengan junta militer Myanmar melancarkan serangan udara selama satu bulan terakhir, kali pertama di Negara Bagian Karen dalam tempo 20 tahun.
Brigade Kelima KNU, Selasa (27/4), menyerang sebuah pangkalan militer di tepi Sungai Salween dan junta militer membalas dengan melancarkan serangan udara.
Pada Rabu (28/4), bunyi tembakan dan ledakan terdengar di dekat markas militer Myanmar Dar Gwin.
"Diduga, personel militer Myanmar melepaskan tembakan untuk mempertahankan markas mereka," ujar Gubernur Provinsi Mae Hon Son, Sithichai Jindaluang, yang berada di perbatasan dengan Negara Bagian Karen, Myanmar.
Dua pesawat militer Myanmar kemudian melancarkan serangan udara dilanjutkan dengan tembakan roket dari kelikopter militer.
Kepala Urusan Luar Negeri KNU Padoh Saw Taw Nee mengonfirmasi serangan udara itu. Dia kemudian mengkritik junta militer Myanmar karena melancarkan serangan udara ke wilayah yang ditempati warga sipil.
"Itu bukan langkah yang tepat untuk membalas karena serangan udara adalah aksi berlebihan melawan kemampuan KNU," ujar Padoh.
"Akibatnya, banyak warga sipil yang terluka," lanjutnya. (AFP/OL-1)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved