Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Ratusan Ribu Warga Myanmar Mengungsi Akibat Tekanan Militer

Nur Aivanni
21/4/2021 17:35
Ratusan Ribu Warga Myanmar Mengungsi Akibat Tekanan Militer
Potret sejumlah warga Myanmar yang melarikan diri ke Thailand.(Antara)

UTUSAN hak asasi manusia (HAM) PBB menyatakan bahwa tindakan keras junta militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta, mengakibatkan hampir seperempat juta orang mengungsi.

Diketahui, militer telah meningkatkan kekuatan yang mematikan untuk menghentikan aksi protes. Sejak pemimpin sipil Aung San Suu Kyi digulirkan pada 1 Februari lalu, warga Myanmar ramai-ramai turun ke jalan untuk berunjuk rasa.

Baca juga: ASEAN akan Gelar KTT Bahas Myanmar

Setidaknya 738 orang dilaporkan tewas dan 3.300 mendekam di penjara sebagai tahanan politik. "Ngeri mengetahui bahwa serangan junta telah menyebabkan hampir seperempat juta orang Myanmar mengungsi," bunyi cuitan Tom Andrews, pelapor khusus PBB tentang situasi di Myanmar.

"Dunia harus segera bertindak untuk mengatasi bencana kemanusiaan ini," tambahnya.

Free Burma Rangers, sebuah kelompok bantuan Kristen, memperkirakan sedikitnya 24.000 orang mengungsi di negara bagian Karen. Mengingat, serangan darat militer dan serangan udara terus meningkat pada awal bulan ini.

Juru Bicara Karen National Union Padoh Mann Mann mengungkapkan lebih dari 2.000 warga Karen telah melintasi perbatasan Myanmar untuk menuju Thailand. Adapun ribuan orang lainnya mengungsi secara internal. "Mereka semua bersembunyi di hutan dekat desa mereka," pungkas Padoh.

Baca juga: Dukung Aksi Protes, Warga Myanmar Ramai-Ramai Jual Barang Bekas

Di tengah kekerasan yang meningkat, para pemimpin Asia Tenggara dan menteri luar negeri akan mengadakan pembicaraan tentang krisis Myanmar di Jakarta. Keterlibatan pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dalam pertemuan itu telah membuat marah kalangan aktivis dan kelompok HAM.

"Min Aung Hlaing, yang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman militer dan tindakan brutal terhadap demonstran, seharusnya tidak disambut dalam pertemuan antar pemerintah untuk mengatasi krisis di Myanmar," seru Brad Adams dari Human Rights Watch.(AFP/OL-11)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya